Satuan Kerja Perencanaan dan Pengendalian Provinsi Jawa Barat melaksanakan Workshop Evaluasi Akhir Tahun Bidang Cipta Karya Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2015 di Bandung, selama 3 hari (17-19/11/2015). Sekretaris Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat Asep Supriatna mengatakan, e

<p style="text-align: justify;"><a href="http://ciptakarya.pu.go.id/binaprogram/wp-content/uploads/2016/03/20151126_jabar_akhir_tahun_bsr.jpg"></a>Satuan Kerja Perencanaan dan Pengendalian Provinsi Jawa Barat melaksanakan Workshop Evaluasi Akhir Tahun Bidang Cipta Karya Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2015 di Bandung, selama 3 hari (17-19/11/2015).</p> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;">Sekretaris Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat Asep Supriatna mengatakan, evaluasi memiliki makna yang sangat penting dalam pelaksanaan program pembangunan, karena evaluasi merupakan siklus dari sistem perencanaan pembangunan.</p> <p style="text-align: justify;">Pada tahun 2015 anggaran pembangunan Cipta Karya dari APBN sebesar lebih dari Rp. 700 Miliar terbagi untuk sektor bidang Cipta Karya di provinsi dan kabupaten/kota. Anggaran tersebut dialokasikan untuk dana pemberdayaan P2KP yang dikelola Satker PIP P2KP sebesar Rp.130 Miliar ke 26 kabupten/kota di Jawa Barat, untuk Pamsimas dengan anggaran Rp. 20 Miliar ke 11 kabupaten, serta Sanimas sebesar Rp. 22 Miliar ke 4 kabupaten/kota dan PPIP sebesar Rp. 40 Miliar ke 17 kabupaten, tutur Asep.</p> <p style="text-align: justify;">Asep menambahkan, menangani kawasan kumuh tersebar Kota Bandung, Kota Bogor dan Kota Sukabumi sebesar Rp. 29 Miliar. Total anggaran APBN ke-Cipta Karya-an di Jawa Barat tahun 2015 yaitu sebesar Rp 876 Miliar. Capaian progres program dan kegiatan Jawa Barat masih rendah penyerapan keuangan sampai 16 November 2015 yaitu 67,89 % dari rencana 87% dan fisik sebesar 58 % dari rencana 85% sampai 31 november 2015. Capaian untuk sektor bidang Cipta Karya provinsi termasuk Randal saat ini realisasi keuangan baru mencapai 63% dari rencana 87% dan fisik 68% dari rencana 90%, jelas Asep.</p> <p style="text-align: justify;">Menurut Asep, rendahnya capaian pelaksanaan program dan kegiatan salah satunya dikarenakan adanya perubahan nomenklatur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan struktur organisasi Kementerian, sehingga terjadi penyederhanaan untuk Satker sektor di tingkat Provinsi dari 5 menjadi 3.</p> <p style="text-align: justify;">Saya harap semua pihak selalu berkoordinasi dengan baik, menyamakan langkah persepsi, dan menjaga kekompakan, serta berkonsultasi dengan pihak-pihak yang kita butuhkan, agar pembangunan bidang Cipta Karya dapat berjalan dengan baik, harap Asep.</p> <p style="text-align: justify;">Selain dihadiri Kepala Satker Randal Provinsi Jawa Barat hadir pula perwakilan Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman Ditjen Cipta Karya, perwakilan Satker bidang Cipta Karya, perwakilan Bappeda Provinsi Jawa Barat dan Dinas terkait serta Bappeda Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.(randal Jabar/bns)</p> <hr />