Sesuai Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2016, arah kebijakan pemanfaatan DAK Infrastruktur Subbidang Air Minum dan Sanitasi dimaksudkan untuk meningkatkan cakupan pelayanan terhadap akses air minum dan sanitasi nasional 100% pada tahun 2019 dengan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, sert

<p style="text-align: justify;"><a href="http://ciptakarya.pu.go.id/binaprogram/wp-content/uploads/2016/03/20151126_sulsel_dak_bsr.jpg"></a>Sesuai Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2016, arah kebijakan pemanfaatan DAK Infrastruktur Subbidang Air Minum dan Sanitasi dimaksudkan untuk meningkatkan cakupan pelayanan terhadap akses air minum dan sanitasi nasional 100% pada tahun 2019 dengan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, serta kesiapan daerah dalam melaksanakan pembangunan air minum dan sanitasinya. Untuk mencapai pelayanan ketiga sektor tersebut, diperlukan dana yang cukup besar,yaitu Rp 751 Triliun.</p> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;">Sedangkan dana APBN Kementerian PUPR untuk hal tersebut dalam Rencana Strategis 2015-2019 hanya Rp 128 Triliun, atau sekitar 17 %. Oleh karena itu, kita semua harus berupaya bersama untuk mencari dana tambahannya, tanpa hanya mengandalkan dana dari Kementerian PUPR seperti dari swasta, APBD Kabupaten/Kota, APBD Provinsi, PLN, Hibah, Pinjaman Perbankan,dan CSR, salah satunya adalah dari DAK. Hal ini diungkapkan oleh Kasubdit Keterpaduan Pembiayaan Maulana Sibueya dalam acara Pra Sosialisasi Petunjuk Teknis dan Konsultasi Program Penggunaan DAK Subbidang Air Minum dan Sanitasi tahun 2016, di Makassar, Selasa (24/11/2015).</p> <p style="text-align: justify;">Maulana menjelaskan Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari APBN, yang dialokasikan kepada daerah tertentu, dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari prioritas nasional dan merupakan urusan daerah.</p> <p style="text-align: justify;">Sasaran dari pemanfaatan DAK tahun 2016, Subbidang air minum adalah untuk penambahan Sambungan Rumah (SR) sebanyak 386.702 unit atau setara dengan penambahan layanan sebesar 1.5 juta jiwa penduduk. Sedangkan DAK tahun 2016 subbidang sanitasi memiliki 3 sasaran, yaitu untuk meningkatkan sambungan rumah sebanyak 4.000 SR melalui sistem pengelolahan air limbah terpusat, meningkatnya kualitas sistem pengolahan limbah setempat (septic tank individu) sebanyak 66.000 unit dan terbangunnya 2.970 unit sarana sanitasi komunal sehingga berdampak kepada peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan pelayanan sanitasi yang layak dan berkelanjutan sebanyak 1.4 juta jiwa, kata Maulana.</p> <p style="text-align: justify;">Maulana menuturkan untuk tahun 2016 DAK reguler direncanakan akan diberikan kepada 508 kabupaten/kota yang mendapat DAK Subbidang Air Minum dengan alokasi sebesar Rp.459 Miliar, 508 kabupaten/kota yang mendapatkan DAK Subbidang Sanitasi dengan alokasi sebesar Rp.375 Miliar dan 90 kabupaten/kota yang mendapatkan DAK Sarana Prasarana Irigasi dan Air Minum dengan alokasi sebesar Rp. 3,7 Triliun. Dalam penentuan besaran alokasi untuk DAK Sarana Prasarana Irigasi dan Air Minum diserahkan kepada kabupaten/kota, untuk DAK Affirmasi direncanakan akan diberikan kepada 178 kabupaten/kota yang mendapat DAK Subbidang Air Minum dengan alokasi sebesar Rp. 281 Miliar, dan 178 kabupaten/kota yang mendapatkan DAK Subbidang Sanitasi dengan alokasi sebesar Rp. 230 Miliar. Sedangkan untuk DAK Infrastruktur Publik Daerah (IPD) tahun 2016 direncanakanakan diberikan kepada 508 Kabupaten/Kota dengan alokasi dana sebesar Rp. 27,5Triliun.</p> <p style="text-align: justify;">Oleh karena itu kami mengharapkan kabupaten/kota dapat mengalokasikan lebih dari 3% dari alokasi DAK Infrastruktur Publik Daerah (IPD) untuk kegiatan Subbidang Air Minum dan Sanitasi guna mendukung pencapaian target 100% akses air minum dan sanitasi. Maka dari itu untuk memenuhi arah kebijakan dan sasaran pemanfaatan DAK tahun 2016, kabupaten/kota perlu mengkonsultasikan usulan rencana kegiatan penggunaan DAK Subbidang Air Minum dan Sanitasi kepada pembina teknis di tingkat pusat dan daerah, tutupMaulana. (Jamal Randal Sulsel/ari)</p>