Perencanaan pembangunan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional dimaksudkan untuk menjamin terciptanya tujuan dan sasaran pembangunan melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut, sehingga dapat diwujudkan seca

<p style="text-align: justify;">Perencanaan pembangunan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional dimaksudkan untuk menjamin terciptanya tujuan dan sasaran pembangunan melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut, sehingga dapat diwujudkan secara efektif dan efesien. Pelaksanaan kegiatan tersebut perlu dievaluasi agar dapat diidentifikasi berbagai permasalahan yang timbul serta dapat dicari jalan keluar terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Selain itu hasil evaluasi akan sangat bermanfaat bagi masukan dan perbaikan perencanaan ke depan.</p> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;">Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Satker Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman (Randal PIP) Provinsi Lampung Asmiral Neri, dalam acara pembukaan Rapat Koordinasi Kegiatan PengendalianKonsolidasi Data APBN-APBD Bidang Cipta Karya Provinsi Lampung Tahun 2015-2016, Kamis(6/10/2016).</p> <p style="text-align: justify;">Asmiral menegaskan,bahwa untuk mendorong pemerintah daerah agar dapat melaksanakan pembangunan prasarana dan sarana melalui proses yang terpadu, partisipatif, dan terkendali sangat diperlukan adanya kerjasama pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.</p> <p style="text-align: justify;">Pemerintah provinsi dalam hal ini sangat berkepentingan melakukan fasilitas dan peningkatan kapasitas manajemen pembangunan kabupaten/kota melalui pemberdayaan perencanaan program investasi infrastruktur yang terstruktur dan terprogram bersama dengan kemitraan antara provinsi dan kabupaten/kota, serta dengan kemitraan dunia usaha dan masyarakat baik yang dibiayai melalui APBN, APBD, swasta ataupun masyarakat serta pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan Bidang Cipta Karya yang teralokasi pada tahun berjalan,ungkap Asmiral.</p> <p style="text-align: justify;">Lanjut Asmiral, saat ini data perencanaan sebagai ujung tombak dalam pemasukan data dan usulan maka diminta keaktifan pemerintah kabupaten/kota, untuk melakukan pembaruan data tahun anggaran 2015-2016 untuk mengevaluasi rencana tahun 2017 dengan Satker Randal dan sektor terkait. Untuk itu diminta kepada kabupaten/kota agar lebih aktif dalam berkordinasi terkait data APBN dan APBD Bidang Cipta Karya,tegas Asmiral.</p> <p style="text-align: justify;">Senada dengah hal tersebut, PPK Pengendalian Satker Randal PIP Provinsi Lampung Kurniawan mengatakan,kegiatan konsolidasi data ini sangat diperlukan untuk memastikan data-data yang telah ada yang merupakan data valid dan dapat digunakan sebagai dasar perencanaan program kedepan.</p> <p style="text-align: justify;">Diharapkan kepada seluruh Satker dan kabupaten/kota untuk melakukan konsolidasi data pelaksanaan TA 2015 dan TA 2016 ini dengan sungguh-sungguh, agar mendapatkan data yang akurat, terkini, dan akuntabel, baik untuk kegiatan TA 2015 lalu, maupun untuk TA 2016 ini,tutup Kurniawan. (Methariska/Randal Lampung/ari)</p>