Ritme kerja Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mulai menuai hasil. Setidaknya dalam laporan kemajuan fisik pembangunan infrastruktur permukiman per 22 Desember 2015 telah mencapai 89,98% dari pagu Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp19,8 Triliun. Hal tersebu

<p style="text-align: justify;"><a href="http://ciptakarya.pu.go.id/binaprogram/wp-content/uploads/2016/03/20151222_rakor_bsr_ok.jpg"></a></p> <p style="text-align: justify;">Ritme kerja Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mulai menuai hasil. Setidaknya dalam laporan kemajuan fisik pembangunan infrastruktur permukiman per 22 Desember 2015 telah mencapai 89,98% dari pagu Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp19,8 Triliun.</p> <p style="text-align: justify;">Hal tersebut diungkapkan Direktur Jenderal Cipta Karya Andreas Suhono pada Konsolidasi Penyelesaian Program TA 2015 dan Penajaman Program TA 2016 Direktorat Jenderal Cipta Karya, di Ruang Sapta Taruna Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Selasa (22/12/2015).</p> <p style="text-align: justify;">Saya sangat mengapresiasi hasil tersebut karena memulai kegiatan pada Juli 2015 setelah mengalami keterlambatan akibat struktur organisasi, Cipta Karya mampu mempercepat hal itu, ujar Andreas.</p> <p style="text-align: justify;">Andreas Suhono menyebut prestasi tersebut dicapai setelah melalui proses yang tidak mudah dalam mengatasi permasalahan yang ada selama tahun 2015. Permasalahan tersebut diantaranya terkait proses penagihan uang muka kontrak tahun jamak seperti kegiatan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN), Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Strategis dan PLP Strategis, dan menunggu persetujuan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keungan untuk menangguhkan Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN).</p> <p style="text-align: justify;">Oleh karena itu, dalam upaya percepatan pelaksanaan TA 2015, Dirjen Cipta Karya memerintahkan Kepala Satuan Kerja Penentu yang dalam progres masih dibawah rencana penyerapan untuk segera melakukan percepatan penyelesaian administrasi kontrak dan update data e-Monitoring. Ditjen Cipta Karya memantau dan mempercepat proses drop pagu kegiatan yang dibiayai melalui PHLN, serta melakukan penambahan tenaga kerja dan jam kerja untuk kegiatan yang mengalami keterlambatan dari rencana semula.</p> <p style="text-align: justify;">Salah satu kegiatan strategis Cipta Karya TA 2015 Rehabilitasi Istana Kepresidenan Tampak Siring, Rehabilitasi Istana Kepresidenan Bogor, Pengembangan Kawasan Keraton Kasunanan dan Mangkunegaran, serta Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Entikong dan Motaain jelas Andreas.</p> <p style="text-align: justify;">Sementara Direktur Keterpaduan Infrastruktur Permukiman (KIP) Ditjen Cipta Karya, Dwityo A. Soeranto mengungkapkan, berdasarkan arahan Menteri PUPR yaitu segera melakukan kegiatan 2016 pada bulan Januari karena target penyerapan PUPR bulan Januari sebesar 6% harus tercapai, melakukan terobosan dan tinggalkan pola-pola rutinitas untuk mempercepat pembangunan yang lebih baik dan murah, memastikan belanja negara tepat sasaran dan bermanfaat, program 2016 harus konkrit, jelas dan hilangkan pemborosan, meningkatkan kualitas dan mutu hasil kerja, serta mendorong kerjasama, kekompakan dan kebersamaan diantara insan PUPR.</p> <p style="text-align: justify;">Maka pada hari ini kita melaksanakan kegiatan konsolidasi untuk menyelesaikan program TA 2015 agar mencapai target yang ditetapkan bersama, dan menajamkan program TA 2016. Konsolidasi ini dimaksudkan agar setiap unit kerja Eselon II dan BPPSPAM mampu mengidentifikasi permasalahan secara cermat, menganalisis, dan menyusun langkah-langkah akhir dalam penyelesaian program TA 2015. Disamping itu, untuk TA 2016, perlu dilakukan penajaman program dan percepatan proses lelang, sehingga pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran menjadi lebih efisien, efektif, sesuai rencana dengan tidak mengesampingkan kualitas pelaksanaan kegiatan. Pada bulan Januari 2016, direncanakan penyerapan Diektorat Jenderal Cipta Karya sebesar 2,72 %. Hal ini diperoleh dari pencairan uang muka untuk paket yang telah terkontrak dan penyerapan untuk paket-paket multi-years contract, jelas Dwityo.</p>