Mengawali program kerja tahun 2016 Satuan Kerja (Satker) Perencanaan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman (Randal PIP) Provinsi Papua Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, mengadakan Rapat Sinkronisasi Data Program Menuju Konreg 2017 di gedung Pusat Informasi Pengembangan Perm

<p style="text-align: justify;"><a href="http://ciptakarya.pu.go.id/binaprogram/wp-content/uploads/2016/03/20160203_papua_bsr.jpg"></a></p> <p style="text-align: justify;">Mengawali program kerja tahun 2016 Satuan Kerja (Satker) Perencanaan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman (Randal PIP) Provinsi Papua Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, mengadakan Rapat Sinkronisasi Data Program Menuju Konreg 2017 di gedung Pusat Informasi Pengembangan Permukiman dan Bangunan (PIP2B) Kota Jayapura, Senin (02/02/2016).</p> <p style="text-align: justify;">Kepala Satker Randal PIP Provinsi Papua Martinus Tandi Rante mengatakan, kegiatan sinkronisasi awal tahun ini dilakukan untuk menginput usulan program yang berasal dari RPI2JM Kabupaten/Kota yang akan diverifikasi sesuai dengan<em>readiness criteria</em>. Melalui kegiatan ini kita dapat mempersiapkan usulan program yang valid menuju Konreg 2017 mendatang, tuturMartinus.</p> <p style="text-align: justify;">Martinus menjelaskan, dalam menyusun usulan program hendaknya mengacu pada skala prioritas nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Untuk itu kita harus memperhatikan program 100-0-100 dan isu-isu strategis pada Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) serta Lokasi Prioritas yang ada di wilayah Provinsi Papua, sehingga terwujudnya keterpaduan program, jelas Martinus.</p> <p style="text-align: justify;">Sementara, Kepala Satker Pengembangan Kawasan Permukiman (Bangkim) Corneles Sagrim menambahkan, kegiatan singkronisasi usulan program penting dilaksanakan oleh Satker Randal PIP di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk mengantisipasi kendala-kendala pada saat mengiktuti kegiatan Konreg. Seperti pengalaman dalam mengikuti kegiatan Konreg terdahulu, kita sering mengalami kendala pada saat verifikasi data usulan program. Oleh karenannya, perlu kerjasama lintas sektor dan kabupaten/kota dalam menyusun data-data yang valid, tambah Sagrim. (Paul/Randal papua/ari)</p>