Satker Pengembangan Kawasan permukiman (PKP) dan Satker Randal PIP Provinsi Jawa Timur bersama Pemerintah Kota Surabaya mengadakan kunjungan ke lokasi permukiman padat penduduk yang perlu penanganan di kawasan kenjeran/ pesisir utara Kota Surabaya, Senin (25/01/2016). Kunjungan ini dimaksudkan un

<p style="text-align: justify;"><a href="http://ciptakarya.pu.go.id/binaprogram/wp-content/uploads/2016/03/20160203_sby_kenjeran_bsr.jpg"></a></p> <p style="text-align: justify;">Satker Pengembangan Kawasan permukiman (PKP) dan Satker Randal PIP Provinsi Jawa Timur bersama Pemerintah Kota Surabaya mengadakan kunjungan ke lokasi permukiman padat penduduk yang perlu penanganan di kawasan kenjeran/ pesisir utara Kota Surabaya, Senin (25/01/2016).</p> <p style="text-align: justify;">Kunjungan ini dimaksudkan untuk pemantauan terkait kesiapan lokasi dan dukungan masyarakat serta kesesuaian DED yang telah disusun. Pada tahun 2016 ini kawasan Kenjeran akan dilakukan peningkatan infrastruktur permukiman dengan alokasi anggaran APBN sebesar Rp. 12 miliar dan APBD Kota Surabaya.</p> <p style="text-align: justify;">Pada kesempatan itu, Kasatker PKP Provinsi Jawa Timur Indri mengingatkan bahwa dalam pelaksanaannya, infrastruktur yang dibangun seperti dinding penahan abrasi, jalan lingkungan, drainase lingkungan maupun RTH yang nantinya akan dibangun Satker PBL Jawa Timur harus berkualitas dan mampu secara signifikan meningkatkan kualitas permukiman baik dari sisi akses infrastruktur, kesehatan, meminimalisir rawan bencana maupun estetika.</p> <p style="text-align: justify;">Selanjutnya, Suyanto berharap bahwa program ini dapat berjalan dengan baik dan dapat selesai sebelum bulan Juni 2016, sebab diharapkan kawasan kenjeran ini mampu menjadi bukti keberhasilan kampung improvement program sehingga layak menjadi tempat kunjungan para delegasi dunia pada acara<em>Preparatory Committee</em>3, Juli 2016.</p> <p style="text-align: justify;">Pada tahun 2016 ini, Ditjen Cipta Karya melalui Satker PKP Provinsi Jawa Timur dalam program peningkatan kawasan kumuh akan menyasar 7 kawasan yaitu di Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Jombang, Kota Malang, Kota Probolinggo dan Kabupaten Tulungagung. Program-program ini tentu kedepannya akan terus didorong dan perlu mendapat dukungan dari kabupaten/kota sehingga mampu berkontribusi bagi pencapaian gerakan 0 % kawasan kumuh pada tahun 2019, tutup Indri.(ef84/randaljatim/ari)</p>