Keberhasilan suatu daerah ditunjang dengan fasilitas dan infrastruktur yang baik, dan untuk memacu pertumbuhan ekonomi agar lebih maju baik dikalangan masyarakat perdesaan maupun perkotaan untuk lebih sejahtera, Dinas Tata Ruang dan Permukiman (Tarkim) Provinsi Sulawesi Selatan mengadakan Rapat

<p style="text-align: justify;"><a href="http://ciptakarya.pu.go.id/binaprogram/wp-content/uploads/2016/03/20160205_sulsel_bsr.jpg"></a></p> <p style="text-align: justify;">Keberhasilan suatu daerah ditunjang dengan fasilitas dan infrastruktur yang baik, dan untuk memacu pertumbuhan ekonomi agar lebih maju baik dikalangan masyarakat perdesaan maupun perkotaan untuk lebih sejahtera, Dinas Tata Ruang dan Permukiman (Tarkim) Provinsi Sulawesi Selatan mengadakan Rapat Kerja dengan<em> stakeholders</em> di Makassar, Kamis (28/01/2016).</p> <p style="text-align: justify;">Kepala Dinas Tarkim Provinsi Sulawesi Selatan Andi Bakti Haruni mengharapkan, kepada semua stakeholder agar dapat memaparkan hasil kegiatan 2015 dan rencana kegiatan TA 2016 yang akan dilaksanakan serta mempersiapkan usulan program 2017 untuk dibawa dalam Konsultasi Regional (Konreg), yang rencana akan dilaksanakan di Makassar pada tanggal 24 Februari mendatang.</p> <p style="text-align: justify;">Kepala Satker Randal Provinsi Sulawesi Selatan Syarif Sarebong menjelaskan, untuk mencapai target gerakan 100-0-100 pada tahun 2019, ada beberapa yang harus dicapai sesuai target nasional dan kebijakan Ditjen Cipta Karya untuk tahun 2017. Dukungan untuk pengembangan sistem perkotaan nasional 2015-2019 terdapat di 5 kawasan metropolitan eksisting, 7 kawasan metropolitan baru, 20 kota sedang, 10 kota baru, dan 39 kawasan pusat pertumbuhan baru (RPJMN 2015-2019). Dukungan untuk keterpaduan infrastruktur bidang Cipta Karya di 35 wilayah pengembangan strategis, 24 pelabuhan strategis, 16 kawasan startegis parawisata nasional, dan 22 kawasan industri prioritas.</p> <p style="text-align: justify;">"Sedangkan untuk Provinsi Sulawesi Selatan yang masuk dalam kawasan kota-kota prioritas diantaranya kawasan Mamminasata masuk dalam kawasan metropolitan eksisten, Pare-pare dan Palopo masuk dalam kota sedang, Kabupaten Barru dan Pinrang masuk dalam pusat pertumbuhan baru," tutur Syarif.</p> <p style="text-align: justify;">Syarif menambahkan, terkait dengan pengisian aplikasi SIPPa, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu Satgas RPI2JM melalui petugas SIPPa diharuskan mengisi setiap kegiatan yang berpotensi menambah pencapaian Gerakan 100-0-100 dengan jumlah pemanfaat dari fasilitas yang dibangun. Proporsi pendanaan dalam RPI2JM masih terkosentrasi pada APBN, diharapkan Satgas RPI2JM menggali potensi pendanaan dari sumber pendanaan lainnya (APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, swasta, dan masyarakat), memperhatikan <em>scoring</em> untuk <em>readiness criteria</em>, dan menyempurnakan pengisian <em>roadmap</em>, karena pengisiaan aplikasi SIPPa akan menjadi jalur usulan untuk APBN 2017.</p> <p style="text-align: justify;">Selain itu, Syarif mengharapkan, percepatan capaian SPM kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan agar program-program 2017 diarahkan ke target pencapaian Gerakan 100-0-100, sehingga program Cipta Karya sinkron dengan pengusulan Dinas Tarkim Provinsi Sulawesi Selatan. (jamal randal sulsel/bns)</p>