Satuan Kerja (Satker) Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman (Randal PIP) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) melaksanakan Rapat Persiapan Pekerjaan di lingkungan Satker Randal PIP Provinsi Kalimantan Timur, di Samarinda, Senin (14/03/2016). Adapun paket pekerjaan yang dibah

<a href="http://ciptakarya.pu.go.id/binaprogram/wp-content/uploads/2016/03/20160321_kaltim_bsr.jpg"></a> <p style="text-align: justify;">Satuan Kerja (Satker) Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman (Randal PIP) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) melaksanakan Rapat Persiapan Pekerjaan di lingkungan Satker Randal PIP Provinsi Kalimantan Timur, di Samarinda, Senin (14/03/2016).</p> <p style="text-align: justify;">Adapun paket pekerjaan yang dibahas dalam acara tersebut adalah kegiatan Bantuan Teknis Pendampingan Penyusunan/Review Dokumen RPI2JM Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur yang akan dilaksanakan selama 180 hari, terhitung mulai tanggal 4 Maret 2016.</p> <p style="text-align: justify;">Dalam penyusunan RPIJM ini mengikuti kebijakan-kebijakan terbaru dari pusat yang berkenaan dengan pedoman penyusunan RPIJM, dengan tujuan agar hasil RPIJM ini dapat diimplementasikan dengan baik, dan diharapkan pada bulan Agustus yang akan datang kegiatan ini sudah bisa terselesaikan.</p> <p style="text-align: justify;">Acara dimulai dengan paparan yang disampaikan oleh Kasatker Randal Kaltim. Dalam paparannya Gandung menyampaikan beberapa materi seperti isu strategis, nawacita pemerintah 2015-2019, arahan kebijakan pembangunan 2015-2019, gerakan nasional 100-0-100, dan rencana strategis Dirjen Cipta Karya tahun 2015-2019. Gandung berharap agar PT. Virama Karya (Persero) bisa menghitung pendanaan untuk mencapai target 100-0-100 di setiap kabupaten/kota, karena gap atau selisih kemanpuan APBN cukup besar sehingga harus dimaksimalkan pendanaan dari pemerintah daerah maupun sumber pendanaan alternatif seperti CSR, swasta dan lain-lain. "Selain itu, PT. Virama Karya (Persero) akan menentukan penilaian atau<em>scoring</em>terhadap dokumen RPIJM Kabupaten/Kota yang bersangkutan, berdasarkan pedoman RPIJM terbaru," tambah Gandung.</p> <p style="text-align: justify;">Gandung menegaskan, minimal di akhir tahun 2016 ini, dokumen RPIJM Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur sudah ditandatangani oleh Kepala Bappeda dan Satgas RPIJM Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Serta dokumen RPIJM harus sudah memuat WPS yang didalamnya harus mendukung gerakan 100-0-100. (Umi/Randal-Kaltim/ari)</p>