Untuk mewujudkan targetgerakan nasional 100-0-100,Pembangunan infrastruktur Bidang Cipta Karya harusdilaksanakan secara bersama (concurrent)antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, tegas Dirjen Cipta Karya yang dalam hal ini diwakili Direktur Keterpaduan Infrastruktur Permukiman (KIP)

<p style="text-align: justify;">Untuk mewujudkan targetgerakan nasional 100-0-100,Pembangunan infrastruktur Bidang Cipta Karya harusdilaksanakan secara bersama (<em>concurrent</em>)antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, tegas Dirjen Cipta Karya yang dalam hal ini diwakili Direktur Keterpaduan Infrastruktur Permukiman (KIP) Dwityo A. Soeranto saat Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program Keciptakaryaan Provinsi Gorontalo bersama Anggota Komite II DPD RI dari Provinsi Gorontalo Rahmijati Jahja di Gorontalo, Selasa (29/03/2016).</p> <p style="text-align: justify;">Dwityo mengungkapkan, Ditjen Cipta Karya akan terus mendukung Pemerintah Daerah dalam meningkatkan perannya sehingga dapat mencapai apa yang ditargetkan. Peran Ditjen Cipta Karya tersebut tercakup dalam peranTurbinwasbang yaitu Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pembangunan hal-hal yang bersifat strategis.</p> <p style="text-align: justify;">Alokasi anggaran untuk Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo tahun 2016 sebesar Rp.239 Miliar dan untuk 2017 diusulkan sebesar Rp. 365 Miliar. Sementara dana untuk mencapai gerakan 100-0-100 selama 5 tahun kedepan secara nasional diperkirakan sebesar Rp. 751 Triliun namun kemampuan APBN hanya sebesar Rp. 128 Triliun, sehingga diperlukan dukungan semua pihak seperti Pemerintah Daerah, swasta, PHLN, dan masyarakat, begitu pula bagi kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo ujar Dwityo.</p> <p style="text-align: justify;">Lebih lanjut Dwityo mengatakan, dalam mendukung perwujudan permukiman yang layakhuni,perlu sinergitas antara RPJMN, RPJMD, danRenstra Bidang Cipta Karya sehingga tercipta keterpaduan pembangunan yang sesuai dengan tujuan amanat pembangunan nasional.Di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah diharapkan juga menyusun RPIJM Bidang Cipta Karya dan Rencana Aksi Daerah untuk capaian Gerakan 100-0-100.</p> <p style="text-align: justify;">Masih d<span style="line-height: 1.5em;">al</span><span style="line-height: 1.5em;">am</span><span style="line-height: 1.5em;">rangkaian kunjungan kerja ke Gorontalo, Dwityo didampingi Anggota Komite II DPD RI dari Provinsi Gorontalo Rahmijati Jahja berkesempatan meninjau PDAM Kabupaten Gorontalo dan kawasan kumuh Leato Utara dan Leato Selatan di Kota Gorontalo.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="line-height: 1.5em;">Sedangkan Wakil Bupati Gorontalo Fadli Hasan menambahkan, pihaknya akan terus mengawal program pembangunan di Kabupaten Gorontalo pada khususnya dan Provinsi Gorontalo pada umumnya. Selain itu, Pemerintah Daerah harus menyiapkan legalitas untuk mendapatkan berbagai dukungan program dari Ditjen Cipta Karya, seperti membuat SK Kawasan Kumuh, sehingga kawasan kumuh di Gorontalo dapat terselesaikan.</span></p>