Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggelar acara Workshop Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan Dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman TA 2016, di Jakarta, Rabu (20/04/2016). Workshop dibuka oleh Direktur Jenderal Cipta Karya Andr

<p style="text-align: justify;"><strong>Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggelar acara Workshop Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan Dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman TA 2016, di Jakarta, Rabu (20/04/2016). Workshop dibuka oleh Direktur Jenderal Cipta Karya Andreas Suhono. Dalam workshop tersebut juga diserahkan secara resmi buku pedoman tata kelola perencanaan dan pengendalian pembangunan infrastruktur permukiman kepada Kepala Satker yang hadir.</strong></p> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;">"Kegiatan ini merupakan upaya Direktorat Jenderal Cipta Karya dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM Satker Perencanaan dan Pengendalian terutama dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan dan pemrograman pembangunan infrastruktur permukiman di TA 2016," tutur Andreas.</p> <p style="text-align: justify;">Andreas menjelaskan, Pemerintah berusaha untuk melakukan percepatan peningkatan kualitas infrastruktur di seluruh sektor. Hal ini dimaksudkan untuk mempersiapkan fondasi yang kuat dalam menyongsong bonus demografi yang akan menghampiri kita di tahun 2025. Oleh sebab itu, dalam dokumen RPJMN tahun 2015-2019, Pemerintah menargetkan 100% akses air minum aman, 0% kawasan kumuh perkotaan dan 100% akses sanitasi layak di akhir Pemerintahan saat ini.</p> <p style="text-align: justify;">"Dalam mewujudkannya, telah disepakati untuk melaksanakan 3 pendekatan yaitu membangun sistem, fasilitasi Pemerintah Daerah dan memberdayakan masyarakat. Ketiga pendekatan tersebut diharapkan mampu merubah paradigma perencanaan dan pemrograman yang<em>business as usual</em>menjadi proses yang progressif dan menghasilkan kegiatan-kegiatan yang fokus pada penanganan masalah penyediaan layanan dasar," tutur Andreas.</p> <p style="text-align: justify;">Satker Perencanaan dan Pengendalian(Randal) selain memiliki peran dukungan manajerial kepada Ditjen Cipta Karya, juga memiliki peran koordinasi dengan Satker SNVT Cipta Karya di tingkat Provinsi dan peran pembinaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Ketiga fungsi ini harus berjalan secara utuh dan tidak dilihat secara parsial.<strong><em></em></strong></p> <p style="text-align: justify;">Dalam rangka melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian, maka ada beberapa hal yang menjadi perhatian terkait pelaksanaan kegiatan Satker Randal Provinsi di tahun 2016, diantaranya, pertama Satker Randal di dorong untuk menjadi<em>focal point</em>dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD)100-0-100 Provinsi. Rencana aksi ini akan menjadi panduan bagi Ditjen Cipta Karya dalam menyusun rencana program Ditjen Cipta Karya hingga tahun 2019 dalam mencapai target 100-0-100.</p> <p style="text-align: justify;">Kedua, peran Satker Randal Provinsi perlu diperkuat dalam menjamin keterpaduan pembangunan infrastruktur permukiman mulai dari sinkronisasi kebijakan, integrasi pelaksanaan, hingga sinergi antar<em>stakeholder</em>di tingkat Provinsi. Hal ini terlihat nantinya dalam proses perencanaan dan pemrograman yang dilakukan untuk tahun 2017. Satker Randal perlu menjalankan fungsinya sebagai<em>quality assurance</em>keterpaduan mulai dari pengusulan kegiatan, pelaksanaan kegiatan hingga evaluasi kebermanfaatannya. Ketiga, Satker Randal perlu meningkatkan kualitas pelaksanaan Koordinasi baik antar sektor ataupun dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. Dan keempat, Satker Randal diharapkan menguatkan fungsinya sebagai koordinator pelaksanaan pembangunan infrastruktur permukiman di tingkat Provinsi.</p> <p style="text-align: justify;">"Kita perlu menghindari persepsi bahwa peran koordinasi yang dijalankan mengharuskan Satker Randal diatas Satker yang lain. Dengan adanya koordinasi yang baik, maka kami berharap terjadi peningkatan kualitas perencanaan dan pemrograman sektor Cipta Karya yang pada akhirnya mendukung pencapaian 100-0-100," tutup Andreas.(ari)</p>