Ditjen Cipta Karya melalui Satuan Kerja Perencanaan dan Pengendalian (Satker Randal) Program Infrastruktur Permukiman Pusat melaksanakan kegiatan Workshop Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman Wilayah Timur, di Mataram, selama 4 hari yang dimul

<p style="text-align: justify;"><strong>Ditjen Cipta Karya melalui Satuan Kerja Perencanaan dan Pengendalian (Satker Randal) Program Infrastruktur Permukiman Pusat melaksanakan kegiatan Workshop Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman Wilayah Timur, di Mataram, selama 4 hari yang dimulai pada Selasa (26-29/04/2016). Workshop tersebut meliputi 5 wilayah yaitu, Kalimatan, Sulawesi, Bali-Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua dengan jumlah peserta 234 orang.</strong></p> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;">Dirjen Cipta Karya yang diwakili oleh Direktur Keterpaduan Infrastruktur Permukiman Dwityo A. Soeranto, membuka dan memberikan arahan kepada peserta workshop tentang pentingnya kegiatan ini sebagai upaya Ditjen Cipta Karya dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM Satker Randal terutama dalam meningkatkan kualitas perencanaan dan pemrograman pembangunan infrastruktur permukiman di Tahun Anggaran 2016.</p> <p style="text-align: justify;">"Hal ini dimaksudkan untuk mempersiapkan fondasi yang kuat dalam menyongsong bonus demografi yang akan menghampiri kita di tahun 2025. Oleh sebab itu, dalam dokumen RPJMN tahun 2015-2019, pemerintah mentargetkan 100% akses air minum layak, 0% kawasan kumuh perkotaan dan 100% akses sanitasi layak," tutur Dwityo.</p> <p style="text-align: justify;">Lanjut Dwityo, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menerjemahkan target tersebut menjadi Gerakan 100-0-100. Dalam mewujudkannya, kita telah sepakat untuk melaksanakan dengan 3 pendekatan, yaitu membangun sistem, fasilitasi pemerintah daerah dan pemberdayaan masyarakat. "Ketiga pendekatan tersebut diharapkan mampu merubah paradigma perencanaan dan pemrograman yang<em>business as usual</em>menjadi proses yang progressif dan menghasilkan kegiatan-kegiatan yang fokus pada penanganan masalah penyediaan layanan dasar," kata Dwityo.</p> <p style="text-align: justify;">Dwityo menyampaikan, diperlukan pembangunan kesadaran pemerintah daerah, bahwa pembangunan infrastruktur permukiman merupakan hak dasar yang harus dipenuhi kepada seluruh warga, sehingga Pemda mau menaruh perhatian lebih besar terhadap sektor Cipta Karya terutama dari segi alokasi investasi tiap tahunnya, diharapkannya peran Satker Randal dalam hal ini menjadi strategis terkait penyelesaian dan sebagai Satker manajemen pengendalian pembangunan maka peran yang dimiliki Satker Randal harus dimaksimalkan.</p> <p style="text-align: justify;">Di sela-sela pembukaan, Dwityo menyempatkan diri secara simbolis menyerahkan buku panduan Pedoman Tata Kelola Perencanaan dan Pengendalian Bidang Infrastruktur Permukiman kepada Kasatker Randal PIP Provinsi.(randalntb/ari)</p>