Ditjen Cipta Karya telah menyelenggarakan rapat Finalisasi Konsep Perjanjian Kerja Sama ProgramCorporate Social Responsibility(CSR) PT. Trubaindo Coal Mining Untuk Pembangunan Prasarana dan Sarana Bidang Cipta Karya Melalui Kerjasama Kemitraan Multipihak di Kutai Barat, Selasa (10/05/2016). Aca

<p style="text-align: justify;">Ditjen Cipta Karya telah menyelenggarakan rapat Finalisasi Konsep Perjanjian Kerja Sama Program<em>Corporate Social Responsibility</em>(CSR) PT. Trubaindo Coal Mining Untuk Pembangunan Prasarana dan Sarana Bidang Cipta Karya Melalui Kerjasama Kemitraan Multipihak di Kutai Barat, Selasa (10/05/2016).</p> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;">Acara difasilitasi oleh Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya yang dipimpin oleh Kasubdit Keterpaduan Pelaksanaan yang diwakili oleh Kasi. Keterpaduan Pelaksanaan I, Evry Biaktama Meliala.</p> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;">Dalam pertemuan tersebut membahas tentang konsep perjanjian kerja sama dan daftar usulan kegiatan program CSR PT. Trubaindo Coal Mining untuk pembangunan prasarana dan Sarana Bidang Cipta Karya melalui kerjasama kemitraan multi pihak di Kabupaten Kutai Barat. Dalam pembahasan tersebut terdapat beberapa perubahan dalam Konsep Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang telah disepakati pada acara pembahasan PKS tanggal 25 September 2014 yang lalu. Perubahan terjadi karena dokumen PKS tersebut sudah tidak sesuai dengan kebijakan dan pedoman yang berlaku saat ini, sehingga perlu disesuaikan dengan aturan terbaru dan target RPJMN tahun 2015 2019 atau yang lebih dikenal dengan gerakan 100-0-100.</p> <p style="text-align: justify;">Sebagai hasil dari kegiatan ini, pada akhir acara telah konsep perjanjian kerjasama yang telah dibahas dan disepakati bersama oleh perwakilan dari masing-masing pihak. Namun terkait usulan kegiatan yang akan dikerjasamakan, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat akan memberikan konfirmasi dan persetujuan lebih lanjut mengingat usulan tersebut merupakan usulan dua tahun yang lalu sehingga perlu dilihat apakah usulan tersebut masih sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau tidak. Perjanjian kerjasama tersebut rencananya akan ditandatangani oleh Direktur PT. Trubaindo Coal Mining, Bupati Kabupaten Kutai Barat, serta Direktur Keterpaduan Infrastruktur Permukiman. Diharapkan penandatanganan dokumen perjanjian kerjasama ini dapat dilaksanakan pada bulan Mei 2016 ini.</p> <p style="text-align: justify;">Acara dihadiri oleh CSR Manager PT. ITM, perwakilan dari Bappeda Kabupaten Kutai Barat, perwakilan dari Direktorat PPLP, Direktorat PSPAM, Satker Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Kaltim, Satker Randal Provinsi Kaltim, Satker Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Kaltim, serta perwakilan dari Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Setditjen Cipta Karya. (Umi/Randal-Kaltim/ari)</p>