Meningkatkan kemampuan aparat pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam perencanaan dan pengendalian program pembangunan infrastruktur permukiman, sehingga terjadi sinkronisasi dan pengendalian program-program pembangunan prasarana dan sarana dasar Bidang Cipta Karya di Provinsi Papua dalam Pemen

<p style="text-align: justify;">Meningkatkan kemampuan aparat pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam perencanaan dan pengendalian program pembangunan infrastruktur permukiman, sehingga terjadi sinkronisasi dan pengendalian program-program pembangunan prasarana dan sarana dasar Bidang Cipta Karya di Provinsi Papua dalam Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang sesuai dengan kebijakan program dan prioritas nasional dalam penyelenggaraan infrastruktur.</p> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;">Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua yang diwakili olehSekretaris Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua,Solayen Tabuni pada acara pembukaan Workshop dan TOT yang diselenggarakan oleh Randal Papua di Jayapura, Selasa (10/05/2016).</p> <p style="text-align: justify;">Solayen menjelaskan, kebijakan desentralisasi yang dilakukan di Indonesia saat ini, dimana pemerintah daerah dituntut untuk lebih berperan aktif dalam melayani dan mensejahterahkan masyarakat agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. "Pemerintah daerah perlu merencanakan pembangunan bidang Cipta Karya secara terpadu dengan mendayagunakan sumber daya secara optimal, efisien dan efektif sesuai dengan kaidah pembangunan berkelanjutan," tuturnya.</p> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;">Direktorat Jenderal Cipta Karya telah menyusun dan menetapkan sasaran program yang dicapai dalam kurun waktu 2015-2019 yaitu permukiman berkelanjutan 100-0-100 dengan terpenuhinya penyediaan air minum 100% untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi sarana dan prasarana pendukung menuju kota tanpa kumuh 0%, serta terpenuhinya penyediaan sanitasi 100% untuk memenuhi kubutuhan dasar masyarakat.</p> <p style="text-align: justify;">Dalam rangka mewujudkan hal tersebut pada era desentralisasi saat ini Pemerintah Daerah perlu meningkatkan komitmennya dalam pengembangan Infrastruktur permukiman. Sesuai dengan tugasnya, Direktur Jenderal Cipta Karya memfasilitasi pemerintah kabupaten/kota serta provinsi untuk menyiapkan perencanaan program secara terpadu melalui Rencana Program Investasi Jangka Mengah (RPIJM) Bidang Cipta Karya.</p> <p style="text-align: justify;">RPIJM Bidang Cipta Karya menjadi acuan bagi pemprograman dan penganggaran, sekaligus sebagai rencana tindak bagi pemerintah kabupaten/kota dan provinsi untuk membangun infrastruktur permuliman secara terpadu, efisien, dan efektif.</p> <p style="text-align: justify;">Untuk mewujudkan Papua bangkit, mandiri dan sejahtera, maka penyelengaraan infrastruktur di Provinsi Papua dilakukan melalui pendekatan pengembangan wilayah dan pembangunan yang berkelanjutan serta berwawasan teknologi yang dituangkan dalam kebijakan program dan kegiatan. Pembangunan merupakan proses perubahan terus menerus dari kondisi kurang baik menjadi lebih baik, sehingga terjadi keseimbangan lingkungan baru," tambahnya. (Paul_RandalPapua/ari)</p>