Satuan Kerja Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman (Satker Randal PIP) Provinsi Maluku melaksanakan Kegiatan Workshop Keterpaduan Program dan Sippa di Ambon selama 3 hari, yang dimulai Selasa (17-19/05/ 2016). Kegiatan ini mengundang 5 instansi yakni, Dinas Pekerjaan Umum,

<p style="text-align: justify;">Satuan Kerja Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman (Satker Randal PIP) Provinsi Maluku melaksanakan Kegiatan Workshop Keterpaduan Program dan Sippa di Ambon selama 3 hari, yang dimulai Selasa (17-19/05/ 2016).</p> <p style="text-align: justify;"></p> Kegiatan ini mengundang 5 instansi yakni, Dinas Pekerjaan Umum, Bappeda, Badan Lingkungan Hidup, PDAM, dan Tata Kota untuk 11 kabupaten/kota. Kegiatan ini dihadiri oleh narasumber dari Subdit Keterpaduan Pembiayaan dan Satker Randal Pusat. <p style="text-align: justify;">Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Plh. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku,Kasrul Selang. Dalam sambutannya, Kasrul mengatakan demi kelancaran untuk mewujudkan keterpaduan penanganan infrastruktur permukiman, kabupaten/kota juga perlu untuk mengetahui dan melaksanakan penyusunan Rencana Aksi Daerah dalam mencapai program 100-0-100, yaitu sebuah rencana aksi yang berisi langkah-langkah dan rencana untuk mencapai target 100% pelayanan air minum, 0% kumuh perkotaan, dan 100% pelayanan sanitasi.</p> <p style="text-align: justify;">"Hal diatas sejalan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang mengamanatkan bahwa pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat di bidang pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, lingkungan hidup, dan kelembagaannya. Dalam hal perwujudan pembangunan nasional," kata Kasrul.</p> <p style="text-align: justify;">Direktorat Jenderal Cipta Karya berupaya untuk mewujudkan amanat RPJPN tersebut. Untuk mencapainya Direktorat Jenderal Cipta Karya menyusun kebijakan Keterpaduan Pembangunan Bidang Cipta Karya.</p> <p style="text-align: justify;">Dalam kegiatan ini juga diarahkan pendekatan kebijakan keterpaduan pembangunan bidang Cipta Karya yang didorong untuk dapat mengisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) khususnya wilayah-wilayah yang termasuk kedalam strategis nasional. Tiga pendekatan yang dilakukan dalam prioritas pembangunan bidang Cipta Karya yang terintegrasi, sesuai dengan arahan Direktur Jenderal Cipta Karya yaitu mendukung pengembangan kabupaten/kota yang masuk dalam Strategis Nasional Pemenuhan SPM bagi kabupaten/kota yang responsif dan sesuai kebutuhan penanganannya, dan program-program inovasi baru (kreatif program)," kata Kasrul. (Randal Maluku/ari)</p>