Infrastruktur sebagai sistem di dalam suatu ruang dan kegiatan, memiliki peran penting terhadap perubahan kemakmuran wilayah dan kesejahteraan masyarakat. Peran infrastruktur terhadap perkembangan wilayah dan kota memiliki kontribusi yang sangat signifikan, baik pada aspek perekonomian, sosial-kemas

<p style="text-align: justify;">Infrastruktur sebagai sistem di dalam suatu ruang dan kegiatan, memiliki peran penting terhadap perubahan kemakmuran wilayah dan kesejahteraan masyarakat. Peran infrastruktur terhadap perkembangan wilayah dan kota memiliki kontribusi yang sangat signifikan, baik pada aspek perekonomian, sosial-kemasyarakatan, maupun kelestarian lingkungan.</p> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;">Hal tersebut disampaikan Seketaris Dinas Pengairan dan Permukiman Provinsi Lampung Heru Wahyudi dalam pembukaan Workshop Keterpaduan Program dan Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Permukiman Provinsi Lampung TA. 2016,di Bandar Lampung, Kamis(19 20/05/2016).</p> <p style="text-align: justify;">"Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang semakin mendorong peran pemerintah daerah (Provinsi, Kabupaten, Kota) untuk menyediakan infastruktur yang mampu berperan dalam mendukung perekonomian sekaligus memiliki korelasi yangkuatantara pertumbuhan ekonomi wilayah, kebutuhan daerahserta kesesuaian dengan tata ruang wilayah,"tegas Heru.</p> <p style="text-align: justify;">Sementara itu,Kasubdit Pemantauan dan Evaluasi Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman,Joerni Makmoerniati mengatakan,dalam rangka pengembangan pemukiman yang layak huni dan berkelanjutan, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengembangkan konsep perencanaan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi berupa Rencana Program Infrastruktur Jangka Menengah (RPIJM) sebagai upaya mewujudkan keterpaduan pembangunan di kabupaten/kota. RPIJM merupakan dokumen perencanaan dan pemrograman pembangunan infrastruktur permukiman yang disusun oleh pemerintah kabupaten/kota serta kebijakan skala nasional, provinsi dan kabupaten/kota.</p> <p style="text-align: justify;">"RPIJM selain mengacu pada rencana spasial dan arah pembangunan nasional atau daerah juga mengintegrasikan rencana sektoral bidang Cipta Karya antara lain Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM), Strategi Sanitasi Kota (SSK), Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) serta Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) yang harus dilengkapi dengan<em>rediness criteria</em>yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan ke semua usulan atau program tersebut,"ungkap Joerni.</p> <p style="text-align: justify;">Sejalan hal tersebut, Kasatker RandalProvinsiLampung Asmiral Neri menegaskan tindaklanjutdari dokumenRPIJMadalah tersusunnya kesepakatan pendanaan yang tertuangdalam dokumen Memorandum Program<strong></strong>bidang Cipta Karya yang memuat usulan dan prioritas program berdasarkan analisateknis,target pencapaian,kelembagaan dan kapasitaspendanaanyang bersumber dariAPBN,APBD Provinsi,Kabupaten/Kota,Pinjaman Hibah Luar Negeri(PHLN)ataupun kerjasama dengan pihak swasta(CSR), danmasyarakat.(Methariska Randal Lampung/ari)</p>