Satuan Kerja Perencanaan dan Pengenalian Program Infrastruktur Permukiman (Randal PIP) Provinsi Jambi menggelar Workshop RPIJM dan Forum Group Discussion (FGD) Rencana Aksi Daerah dan Pelatihan Aplikasi serta Konsilidasi Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Kegiatan Bidang Cipta Karya Tahun 2016 d

<p style="text-align: justify;">Satuan Kerja Perencanaan dan Pengenalian Program Infrastruktur Permukiman (Randal PIP) Provinsi Jambi menggelar Workshop RPIJM dan Forum Group Discussion (FGD) Rencana Aksi Daerah dan Pelatihan Aplikasi serta Konsilidasi Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Kegiatan Bidang Cipta Karya Tahun 2016 di Jambi selama 2 hari (24-25/05/2016).</p> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;"></p> <div id="beritanya"> <p style="text-align: justify;">Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi P.B Panjaitan mengatakan, dalam RPJMN tahun 2015-2019, rencana pembangunan nasional tahap tiga diarahkan menuju pembangunan infrastruktur untuk mencapai kondisi layanan negara berpenghasilan menengah di tahun 2025 sesuai dengan arahan dalam RPJPN tahun 2005-2025. Upaya perwujudan pembangunan infrastruktur tersebut antara lain, pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi serta perwujudan kota tanpa kumuh. Hal tersebut sejalan dengan visi misi Nawacita yang diusung oleh Kabinet Kerja, yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.</p> <p style="text-align: justify;">Guna mendukung Gerakan 100-0-100, tantangan yang dihadapi Pemerintah Provinsi Jambi saat ini yaitu masih belum tercapainya pelayanan bidang Cipta Karya seperti pelayanan akses aman air minum di Provinsi Jambi sampai dengan akhir 2015 baru mencapai 62,75%, pengurangan kawasan kumuh seluas 55,39 Ha sedangkan berdasarkan SK Kepala Daerah masih terdapat kawasan kumuh seluas 1.748,67 Ha, dan capaian sanitasi layak sebesar 58,21%. Terkait dengan Perda Bangunan Gedung, yang sudah memilikinya terdapat 8 kabupaten/kota, yaitu Kota Jambi, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Bungo, Kabupaten Tanjab Tim, Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Tebo, jelas Panjaitan.</p> <p style="text-align: justify;">P.B Panjaitan menambahkan, pelayanan akses aman air minum di Provinsi Jambi membutuhkan peningkatan kinerja sebesar 9,4% per tahun atau 3 kali lipat dari upaya pembangunan yang sudah dilakukan. Untuk mencapai target 0% kawasan kumuh pada tahun 2019 membutuhkan kinerja penanganan kumuh seluas 423,32 Ha per tahun, serta untuk mencapai target 100% akses sanitasi layak pada tahun 2019 membutuhkan peningkatan kinerja sebesar 10,44 % atau peningkatan 3 kali lipat dari upaya yang sudah dilakukan dan untuk target penyelesaian Peraturan Daerah Bangunan Gedung yang masih ada 3 kabupaten/kota yang belum menyelesaikan Perda Bangunan Gedung. (Dm-Randal Jambi/bns)</p> &nbsp; </div>