Satuan Kerja Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman (Satker Randal PIP) Provinsi Kalimantan Selatan, mengadakan Workshop Penajaman Program Tahun 2017 dan Penyiapan Usulan Tahun 2018 Bidang Cipta Karya Provinsi Kalimantan Selatan T.A 2016 di Banjarmasin, Rabu (25/5/2016). S

<p style="text-align: justify;">Satuan Kerja Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman (Satker Randal PIP) Provinsi Kalimantan Selatan, mengadakan Workshop Penajaman Program Tahun 2017 dan Penyiapan Usulan Tahun 2018 Bidang Cipta Karya Provinsi Kalimantan Selatan T.A 2016 di Banjarmasin, Rabu (25/5/2016).</p> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;">Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Selatan, Ahmad Fakeri mengatakan, pada 20 April 2016 lalu dalam Konsultasi Regional Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Konreg PUPR) identifikasi isu-isu strategis Provinsi Kalimantan Selatan terdapat usulan 2017 Baseline sebesar Rp. 387,420 miliar dan stock program sebesar Rp. 269,255 miliar tersebar di 13 kabupaten/kota. "Rencana Strategis Kementerian PUPR tahun 2015-2019 harus menjadi acuan kita bersama dalam menyiapkan usulan program pada tahun 2017, termasuk sasaran kinerja untuk tiap output sesuai dengan target yang ditetapkan dan salah satunya diarahkan untuk mendukung kegiatan strategis nasional seperti kawasan metropolitan, Kota Baru dan kawasan pusat pertumbuhan seperti kawasan metropolitan Banjarbakula di Kalimantan Selatan," kata Ahmad.</p> <p style="text-align: justify;">Kasubdit Keterpaduan Pelaksanaan yang diwakili oleh Kasi Keterpaduan Pelaksanaan Satu Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman Chandra Situmorang menyampaikan dalam mendukung perwujudan permukiman yang layak huni, perlu sinergitas RPJMN, Renstra Bidang Cipta Karya dan RPJMD sehingga tercipta keterpaduan pembangunan yang sesuai dengan tujuan amanat pembangunan nasional. Pemerintah kabupaten/kota wajib menyusun RPIJM Bidang Cipta Karya sebagai acuan dalam menyusun Memorandum Program Bidang Cipta Karya Provinsi, yang akan diproses lebih lanjut, untuk usulan program tahunan APBN Ditjen Cipta Karya. Usulan di tahun selanjutnya (2018 dan seterusnya), diharapkan disesuaikan di RPIJM. Hal ini terkait dasar pemrograman Ditjen Cipta Karya yakni berdasarkan memorandum program pada dokumen RPIJM yang nantinya diinputkan pada SIPPa.</p> <p style="text-align: justify;">"Pemerintah provinsi juga bertugas menyusun Rencana Aksi Daerah Gerakan Nasional 100-0-100 dalam rangka merumuskan rencana pencapaian gerakan tersebut di tingkat provinsi, untuk memberikan keterkaitan yang jelas antara Renstra Ditjen Cipta Karya dengan perencanaan di tingkat provinsi dan memberikan informasi mengenai program dan anggaran pembangunan bidang Cipta Karya yang direncanakan oleh pemerintah provinsi serta mengintegrasikan rencana pembangunan infrastruktur Bidang Cipta Karya, antara rencana pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, khususnya dalam pencapaian 100-0-100," jelas Chandra. (HRD Kalsel/ari)</p>