Sehubungan dengan kebijakan satu data yang diluncurkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 26 April 2016 serta menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang mengamanatkan pemerintah menyusun dan menyediakan basis data perumahan dan kawasan pe

<p style="text-align: justify;">Sehubungan dengan kebijakan satu data yang diluncurkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 26 April 2016 serta menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang mengamanatkan pemerintah menyusun dan menyediakan basis data perumahan dan kawasan permukiman maka pemerintah pusat melalui Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman Ditjen Cipta Karya melaksanakan Kegiatan<em>Focus Group Discussion</em>(FGD) I Pengumpulan Data Infrastrutur Permukiman, yang dilaksanakan di Gedung PIP2B di Manado, (18/10/2016).</p> <p style="text-align: justify;">Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Satker Randal Provinsi Sulawesi Utara Hengki Manumpil. Dalam sambutannya Hengki Manumpil menuturkan kegiatan ini memiliki tujuan untuk melakukan sosialisasi pembangunan<em>database</em><em></em>infrastruktur permukiman mengacu kepada tata kelola TIK dan kebijakan menuju<em>onedata,</em>yaitu melakukan identifikasi ketersediaan data, kondisi data, organisasi data infrastruktur permukiman dari kabupaten/kota dan provinsi sehingga dapat tersedianya data bidang infrastruktur permukiman.</p> <p style="text-align: justify;">Kami berharap melalui kegiatan ini semua pihak yang terkait dalam pengumpulan data dapat berperan aktif serta bekerja sama dengan pemerintah pusat baik yang ada di provinsi maupun kabupaten/kota agar pelaksanaan dan evaluasi pembangunan infrastruktur permukiman menjadi lebih mudah serta dapat mengoptimalkan pelaksanaan tugas perencanan dan pengendalian. (Melky Kaunang / Randal Sulut/ari)</p>