Balai Prasarana Permukiman Wilayah Gorontalo Menyelenggarakan Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Infrastruktur Permukiman Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2019, Jumat (5/07/2019). Acara dibuka oleh Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Gorontalo Ir. Nurdiana Habibie, M.Si.


Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Gorontalo Ir. Nurdiana Habibie, M.Si dalam sambutannya mengatakan melalui Rapat Koordinasi ini diharapkan dapat mendukung percepatan penyerapan anggaran yang berkualitas, keterpaduan program yang diharapkan bisa kelihatan dan juga untuk tahun 2021 diharapkan Program Strategis Provinsi harus diangkat agar dapat menjadi Program Strategis Nasional dengan mengangkat program parawisata dan budaya daerah. Selain itu kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat mendapat sorotan dari DPR, yang ingin melihat dampak manfaat infrastruktur yang telah dibangun. Ungkap Nurdiana.

Menyikapi sambutan Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Gorontalo terkait program strategis yang perlu diangkat agar menjadi Program Strategis Nasional, Kepala Bidang Prasarana Wilayah BAPPEDA Provinsi Gorontalo Sulastri Husain mengungkapkan, memang secara nasional belum ada kawasan wisata yang menjadi prioritas nasional dan akan mengupayakan agar pada tahun mendatang Provinsi Gorontalo bisa masuk dalam Program Prioritas Nasional khusunya dibidang parawisata dan budaya daerah. Selain itu Sulastri juga menyampaikan bahwa isu pembangunan di Provinsi Gorontalo yaitu kurangnya keterpaduan dalam penanganan yang melibatkan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kota, penyediaan infrastruktur dasar dan infrastruktur strategis pendukung sektor pembangunan ekonomi yang perlu menjadi prioritas daerah serta belum optimalnya sarana dan prasarana di Provinsi Gorontalo.

Kepala Seksi Perencanaan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Gorontalo Wirda Abas menyampaikan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Gorontalo sebagai perwakilan Pemerintah Pusat untuk mendukung fungsi koordinasi dengan Pemerintah Daerah, maka dari itu untuk usulan-usulan kegiatan pembangunan Infrastruktur oleh kabupaten kota harus mempersiapkan Readiness Criteria, dimana ini juga merupakan salah satu komitmen Pemerintah Daerah serta kesiapan daerah dalam Pembangunan Infrastruktur Provinsi Gorontalo.

Adapun kegiatan Rapat Koordinasi ini dilaksanakan di Hotel Grand Q Gorontalo yang dihadiri oleh BAPPEDA Provinsi Gorontalo, BAPPEDA Kabupaten/Kota, Dinas PUPR Provinsi Gorontalo, Dinas PUPR Kabupaten/Kota, Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Gorontalo dan PDAM Kabupaten/Kota.