Direktorat Jenderal Cipta Karya melalui Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman melaksanakan Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Keterpaduan Perencanaan Penyelenggaraan Kawasan Permukiman, dalam rangka penyiapan implementasi tugas dan fungsi Direktorat Pengembangan Kawasan sebagai tindak lanjut terbitnya Peraturan Menteri Nomor 3/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PUPR.


“Dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 3/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang menggantikan Peraturan Menteri PUPR sebelumnya Nomor 15/PRT/M/2015, telah terjadi beberapa perubahan nomenklatur, tugas dan fungsi beberapa unit organisasi. Direktorat PKP juga turut mengalami penyesuaian tugas dan fungsi pada beberapa sub direktorat yang semula terdiri dari Subdirektorat Kawasan Permukiman Perkotaan, Subdirektorat Kawasan Permukiman Perdesaan, dan Subdirektorat Kawasan Permukiman Khusus, menjadi Subdirektorat Berbasis Kewilayahan, yaitu Kawasan Permukiman Wilayah I, II dan III. Ketiga Subdirektorat tersebut mengemban tugas dan fungsi yang sama untuk wilayah pembinaannya,“ kata Kasubdit Kawasan Permukiman Wilayah III Aswin G Sukahar saat membuka acara tersebut di Kuta, Bali, Kamis (11/07/2019). 

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 bahwa Penyelenggaraan Kawasan Permukiman wajib dilaksanakan sesuai dengan arahan pengembangan yang terpadu dan berkelanjutan. Berkaitan dengan amanat tersebut, maka dibutuhkan suatu perencanaan yang memiliki keselarasan terhadap seluruh aspek mulai dari kebijakan (spasial maupun nonspasial), pelaksanaan, pemanfaatan, hingga pengendalian, baik intra maupun antar instansi, kebijakan pusat maupun daerah serta antar sektor terkait di dalam kesatuan yang bulat dan utuh, saling menunjang, dan saling mengisi. 

“Penyusunan keterpaduan perencanaan perlu dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya tumpang tindih penyusunan perencanaan yang dilakukan antar pelaku pembangunan sehingga dapat terwujud perencanaan yang berkualitas, tepat sasaran, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Selain itu, nantinya wujud perencanaan pengembangan kawasan permukiman yang terpadu akan dapat mendorong peningkatan layanan dan efisiensi potensi lingkungan hunian, menciptakan identitas kawasan yang membawa efek peningkatan kapasitas ekonomi kawasan, serta mencegah tumbuh dan berkembangnya lingkungan hunian yang kumuh, tidak terencana ataupun tidak teratur,” ujar Aswin. 

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengidentifikasi, menyepakati dan merumuskan proses perencanaan bersama mulai dari muatan dan konsep keterpaduan, pembagian peran dalam pelaksanaan, metode pengumpulan, pengolahan hingga penyajian data, serta evaluasi terhadap pelaksanaan keterpaduan penyelenggaraan infrastruktur permukiman, sehingga dapat terwujud perencanaan yang terpadu dan berkelanjutan yang kemudian diharapkan dapat dituangkan dalam bentuk panduan pelaksanaan keterpaduan perencanaan infrastruktur permukiman. 

“Diharapkan nantinya dengan perencanaan yang terpadu, penyelenggaraan kawasan permukiman yang dilakukan dapat mewujudkan tempat tinggal yang sehat, aman, serasi, dan teratur serta dapat menjamin kepastian bermukim bagi seluruh warga negara,” tutup Aswin. (BPPW Bali/ari)