Satuan Kerja Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman (Satker Randal PIP) Provinsi Papua Barat Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mensosialisasikan Rencana Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM). Sosialisasi disam

<p style="text-align: justify;">Satuan Kerja Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman (Satker Randal PIP) Provinsi Papua Barat Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mensosialisasikan Rencana Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM).</p> <p style="text-align: justify;"></p> Sosialisasi disampaikan Konsultan Independen pada Satker Randal PIP Provinsi Papua Barat, Kukuh Sungkawa pada Workshop Sinkronisasi dan Penajaman Keterpaduan Program Bidang Cipta Karya serta pelatihan Sistem Akuntansi Instansi (SAI), E-Monitoring, E-Procurement dan SIPPa kabupaten/ kota seluruh Provinsi Papua Barat di Manokwari, Rabu (25/5/2016). <p style="text-align: justify;">Kukuh mengatakan, dari 13 kabupaten dan 1 kota di Papua Barat, beberapa diantaranya telah menyusun Rencana Program Jangka Menengah (RPJM), sementara yang telah memiliki RPJM baru dua kabupaten, yakni Kabupaten Sorong dan Teluk Wondama. Sementara kabupaten/kota lainnya masih ada yang sedang menyusun sedangkan dua kabupaten baru, yaitu Manokwari Selatan (Mansel) dan Pegunungan Arfak (Pegaf) belum menyusun.</p> <p style="text-align: justify;">Dua kabupaten yang telah memiliki RPJM karena telah memenuhi beberapa syarat, yaitu telah memiliki peraturan daerah (perda) bangunan gedung, memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan sesuai penilaian dari pemerintah pusat, maka masuk dalam kawasan strategis nasional.</p> <p style="text-align: justify;">Dua kabupaten yang telah memiliki RPJM ini akan direvisi menjadi RPI2JM, sebagai perubahan dari RPJM menjadi RPI2JM, terang Kukuh.</p> <p style="text-align: justify;">Diharapkan, kabupaten/kota yang belum memiliki maupun yang baru menyusun RPJM bisa segera rampung. Sementara dua kabupaten baru, Mansel dan Pegaf bisa segera mengajukan kepada kepala daerahnya, agar pada Tahun Anggaran 2017 bisa dialokasikan dana menyusun RPJM.</p> <p style="text-align: justify;">Sementara, Kepala Satker Randal PIP Provinsi Papua Barat, Jamaludin Ugar menambahkan, Dinas Pekerjaan Umum maupun Bappeda dua kabupaten, yakni Mansel dan Pegaf bisa konsultasi dengan kepala daerahnya masing-masing agar bisa mengalokasikan anggaran. Dua bupati daerah ini baru, tentu akan mendukung daerahnya segera memiliki RTRW dan RPJM. "Kita siap mendampingi apabila kabupaten telah siap," kata Jamaludin. (Lilis-Randal Papua Barat/ari)</p>