Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman siap menjadi Unit Kerja percontohan penerapan nilai-nilai iProve di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya dengan memperhatikan komitmen kedisiplinan dan integritas. 


Komitmen tersebut mengemuka dalam Diskusi Pagi yang membahas Manajemen Kepegawaian  di Ruang Rapat Yudhistira pada Rabu, 26 Juni 2019. Diskusi dibuka dibuka  oleh Direktur KIP, Bapak Edward Abdurrahman dan diikuti oleh CPNS Formasi Tahun 2018 di lingkungan Direktorat KIP. Edward Abdurrahman menyampaikan pentingnya pemahaman kepegawaian, kode etik dan disiplin, serta hak dan kewajiban para CPNS yang juga akan berdampak pada penilaian kinerja pegawai. Sebelumnya, Dirjen Cipta Karya mengajak CPNS 2018 untuk dapat mematuhi peraturan yang berlaku, serta menjaga nilai-nilai iProve yang menjadi landasan utama insan PUPR. Dirjen Cipta Karya mengharapkan Direktorat KIP menjadi percontohan penerapan nilai-nilai iProve di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya dengan memperhatikan komitmen kedisiplinan dan integritas.  Diskusi pagi menghadirkan dua narasumber, yaitu Retno Triyanti Handayani dari Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Lakasana, Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR. Salah satu yang dibahas adalah Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 04 tahun 2013 mengenai pemberian Tugas Belajar dan Ijin belajar dan  Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 02/SE/M/2019 tentang pelaksanaan Pendidikan Lanjutan Program Magister (S2) dan Doktoral (S3) di Lingkungan Kementerian PUPR. Retno menghimbau CPNS untuk dapat tertib administrasi dalam melaksanakan tugas belajar dengan memperhatikan program studi yang sesuai  kebutuhan organisasi agar terwujudnya kualitas PNS yang kompeten dan professional di bidang PUPR. “Persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh PNS untuk dapat diberikan tugas belajar adalah rekomendasi dari BPSDM, pemilihan bidang studi yang sesuai prioritas Kementerian PUPR, serta pemilihan lembaga Pendidikan sesuai dengan ketetapan lembaga-lembaga yang diijinkan oleh BPSDM,” ujar Retno. Retno juga menyampaikan ketentuan, mekanisme, kewajiban yang dipenuhi serta hak-hak yang diperoleh PNS yang menjalankan Tugas Belajar dan Ijin Belajar. Sementara narasumber kedua, Nani Susilowati, menambahkan penjelasan detail mengenai kode etik dan perilaku, hak dan kewajiban, serta nilai-nilai  IProve. Menurutnya, CPNS perlu memperhatikan etika agar sesuai dengan Kode Etik dan Kode Perilaku di Kementerian PUPR. Esensi kode etik menjadi standar yang harus dipegang teguh karena dapat menggambarkan profesionialitas suatu profesi, dimana nilai utamanya adalah memberikan pengabdian kepada masyarakat. “Reformasi Birokrasi akan dapat diwujudkan dalam pemerintahan yang senantiasa menjunjung tinggi kode etik dan profesionalitas, bersih dan bebas dari KKN serta mengutamakan pelayanan publik,” kata Nani. Diskusi ditutup dengan arahan dari Kasubag TU Direktorat KIP, Lilis Susilo Rahayu. Para CPNS pun semakin mantap memegang teguh nilai-nilai IProve (integritas-profesional-berorientasi misi-visioner-etika akhlakul karimah) dalam menjalankan segala kegiatan sebagai insan PUPR sejati. (Adel, Fachril, Aan, Dwina)