Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Danis H. Sumadilaga, menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu (19/06/2019). Rapat tersebut dipimpin oleh salah satu Ketua Komisi V DPR RI Ibnu Munzir, dengan tema tentang Evaluasi Pelaksanaan APBN 2019 sampai dengan Bulan Mei 2019 dan Pembahasan APBN TA 2020.


Dalam paparannya Danis menjelaskan capaian Renstra 2015-2019 Infrastruktur Permukiman yaitu untuk akses air minum sebesar 34.319 liter/detik, kumuh mencakup 38.431 ha, serta sanitasi dan persampahan yaitu 12.163.334 KK. Sementara target Ditjen Cipta Karya tahun 2019 yaitu untuk akses air minum sebesar 3.173 liter/detik, kumuh mencapai 888 ha, serta sanitasi dan persampahan 416.680 KK. 

“Untuk target penyesuaian pagu indikatif tahun 2020 yaitu sebesar Rp15,64 triliun. Penyebaran pagu tersebut yaitu untuk air minum sebesar Rp4,19 triliun, sanitasi sebesar Rp4,30 triliun, penataan kawasan permukiman dan bangunan gedung sebesar Rp4,88 triliun, pembangunan sarana pendididkan, olahraga dan pasar sebesar Rp1,83 triliun, serta dukungan lainnya sejumlah 0,43 triliun,” kata Danis. 

Lanjut Danis untuk program infrastruktur kerakyatan Ditjen Cipta Karya yaitu KOTAKU  pada 320 kelurahan sebesar Rp960 miliar, PISEW pada 900 kecamatan sejumlah Rp650 miliar, PAMSIMAS pada 2.500 desa sejumlah Rp1.174,5 miliar, SANIMAS pada 89 lokasi  sebesar Rp51 miliar, sanitasi perdesaan  untuk 830 lokasi Rp290,5 miliar, dan TPS-3R pada 81 lokasi sebesar Rp44,35 miliar. 

“Penyampaian usulan program kerakyatan oleh stakeholder seperti Pemda, Pemkot, dan Komisi V DPR RI dapat dilakukan asalkan memenuhi evaluasi/kriteria masing-masing program. Usulan akan dievaluasi dan ditetapkan oleh Kementerian PUPR untuk dimasukkan ke dalam program IBM tahun 2020,” kata Danis. 

Prioritas pembangunan bidang Cipta Karya tahun 2020 sesuai pagu indikatif yaitu pembangunan 4 venue (arena aquatic, istora, cricket, dan arena hockey) dan penataan 2 kawasan Komplek Olahraga di Doyo Baru dan Kampung Harapan untuk mendukung pelaksanaan PON XX Papua dengan alokasi anggaran sebesar Rp403 miliar. Pembangunan 17 pasar antara lain Pasar Pariaman (Pariaman), Pasar Klewer Timur (Surakarta), dan Pasar Sukawati (Gianyar) dengan alokasi anggaran sebesar Rp936 miliar. Pembangunan SPAM di 171 lokasi antara lain SPAM Lampung, SPAM Kota Bandar Semarang Barat, dan SPAM KSPN Tanjung Lesung dengan alokasi anggaran sebesar Rp2 triliun, pembangunan SPAM regional yaitu SPAM Regional Durolis, Wosusokas, Banjarbakula, Sorong Raya,  Burana, Benteng Kobema, Keburejo II, dan Sleman dengan alokasi anggaran sebesar Rp587 miliar. Pembangunan SPALD di 114 lokasi antara lain di Kota Medan, Kota pekanbaru, Kota Jambi, Kota Palembang, Kota Makassar, dan DKI Jakarta dengan alokasi anggaran sebesar Rp1,6 triliun. Pembangunan infrastruktur persampahan di 58 lokasi antara lain TPA Regional Mammitarang Minahasa Utara, TPA Regional Talumelito, dan TPA Jombang dengan alokasi anggaran sebesar Rp1,4 triliun. Pembangunan PLBN di 10 lokasi antara lain PLBN Serasan, Jagoi, dan Yetetkeun dengan alokasi anggaran sebesar Rp1,6 triliun. Pembangunan fasilitas keagamaan Masjid Istiqlal dan Masjid Simpang Lima Semarang dengan alokasi anggaran sebesar Rp285 miliar, penataan kawasan wisata prioritas di KSPN Borobudur, Danau Toba, Mandalika, dan Labuan Bajo dengan alokasi anggaran sebesar Rp212,5 miliar. Pembangunan infrastruktur kerakyatan antara lain melalui program Kotaku di 320 kelurahan dengan alokasi anggaran sebesar Rp960 miliar, program PISEW di 900 Kecamatan dengan alokasi sebesar Rp650 miliar, program Pamsimas di 2.500 desa dengan alokasi sebesar Rp1,1 triliun, program Sanimas di 919 lokasi dengan alokasi sebesar Rp341,5 miliar, dan TPS 3R di 81 lokasi dengan alokasi sebesar Rp44,3 miliar.

 Ibnu mengungkapkan DPR RI memahami usulan pagu berdasarkan surat Menteri bulan Maret dan Juni untuk pagu kebutuhan sebesar Rp137 triliun dan pagu indikatif sebesar Rp103 triliun. “Kami siap memperjuangkan pagu tersebut saat rapat dengan Kementerian Keuangan,” tutur Ibnu.