Kementerian PUPR merupakan salah satu kementerian/lembaga dengan alokasi anggaran terbesar di antara kementerian/lembaga lainnya, sehingga pengawasan yang dilakukan juga semakin kuat. Oleh karena itu, setiap pegawai Ditjen Cipta Karya harus berkomitmen kuat dalam mewujudkan Gerakan Nasional Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi yang telah dicanangkan oleh Kementerian PAN dan RB. Salah satu bentuk upaya untuk mewujudkannya, Ditjen Cipta Karya akan membentuk Unit Kepatuhan Internal (UKI) yang berfungsi membantu memastikan terlaksananya pengendalian risiko serta melakukan analisis dan evaluasi terhadap sistem pengendalian internal dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur permukiman.


Hal tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Kegiatan TA 2019 dan Persiapan Kegiatan TA 2020 yang diselenggarakan untuk evaluasi pelaksanaan kegiatan TA 2019 sekaligus sebagai persiapan kegiatan TA 2020 di Jakarta, Selasa (18/06/2019). Dalam rapat koordinasi tersebut turut dihadiri oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Sekjen PUPR Anita Firmanti, Dirjen Cipta Karya Danis H. Sumadilaga, para pejabat tinggi madya di lingkungan Ditjen Cipta Karya, serta seluruh Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah dari 34 provinsi.

“Tim UKI akan bertugas untuk mengembangkan sistem pelaksanaan kepatuhan internal, menyusun dan mengembangkan pedoman pengendalian risiko, memastikan unit kerja kompetensi melaksanakan pengendalian risiko, dan menyampaikan laporan tertulis kepada Direktur Jenderal Cipta Karya secara periodik maupun sewaktu-waktu apabila dibutuhkan,” tutur Danis.

Danis mengungkapkan saat ini telah terjadi perubahan nomenklatur Ditjen Cipta Karya dengan terbentuknya Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) dan Pusat Pengembangan Sarana Prasarana Pendidikan, Olah Raga, dan Pasar (Pusat PSPPOP) yang berdampak pada diperlukannya revisi DIPA serentak di lingkungan Ditjen Cipta Karya. Pada TA 2019 Ditjen Cipta Karya mengelola anggaran terbesar ke-3 di Kementerian PUPR yaitu Rp22,52 triliun, namun demikian status progres pelaksanaan Ditjen Cipta Karya pada 18 Juni adalah  Rp2,154 triliun (9,65%) dan progres fisik sebesar 9,41%.

Lanjut Danis, dengan terbentuknya BPPW di provinsi saya harap dapat membantu Pemerintah Pusat dalam mendukung fungsi koordinasi dengan Pemda, melaksanakan sinkronisasi program prasarana permukiman, melaksanakan pembinaan, fasilitasi dan konsultasi teknis kepada Pemda, menyiapkan perencanaan dan usulan anggaran, serta meningkatkan efisiensi pendanaan. Selain melaksanakan fungsi tersebut, BPPW sebagai wakil Kementerian PUPR di provinsi diamanatkan agar menjaga kualitas infrastruktur bidang Cipta Karya dan sekaligus sebagai koordinator penanganan bencana senantiasa selalu dalam posisi siaga mengantisipasi penanganan tanggap darurat bencana.

Sementara itu, Menteri Basuki berharap BPPW Direktorat Jenderal Cipta Karya menjadi ujung tombak pembangunan infastruktur dasar di daerah. “Kepala BPPW merupakan ujung tombak sekaligus ujung tanduk pembangunan di daerah, sehingga saya harap semuanya dapat menjaga integritas serta nama baik Kementerian PUPR,” kata Basuki.

 

Persiapan Kegiatan Cipta Karya TA 2020

Pada tahun 2020, kebutuhan pendanaan Direktorat Jenderal Cipta Karya berdasarkan hasil Konreg adalah sebesar Rp20,96 triliun. Namun, sesuai dengan pagu indikatif Direktorat Jenderal Cipta Karya diamanatkan anggaran sebesar Rp15,64 triliun untuk penanganan bidang permukiman. Prioritas pembangunan bidang Cipta Karya tahun 2020 sesuai pagu indikatif antara lain pembangunan 4 venue (arena aquatic, istora, cricket, dan arena hockey) dan penataan 2 kawasan komplek olahraga di Doyo Baru dan Kampung Harapan untuk mendukung pelaksanaan PON XX Papua dengan alokasi anggaran sebesar Rp403 miliar. Selanjutnya pembangunan 17 pasar antara lain Pasar Pariaman (Pariaman), Pasar Klewer Timur (Surakarta), dan Pasar Sukawati (Gianyar) dengan alokasi anggaran sebesar Rp936 miliar. Lalu juga pembangunan SPAM di 171 lokasi, antara lain SPAM Lampung, SPAM Kota Bandar Semarang Barat, dan SPAM KSPN Tanjung Lesung dengan alokasi anggaran sebesar Rp2 triliun, pembangunan SPAM regional yaitu SPAM Regional Durolis, Wosusokas, Banjarbakula, Sorong Raya, Burana, Benteng Kobema, Keburejo II, dan Sleman dengan alokasi anggaran sebesar Rp587 miliar. Berikutnya pembangunan SPALD di 114 lokasi, antara lain di Kota Medan, Kota Pekanbaru, Kota Jambi, Kota Palembang, Kota Makassar, dan DKI Jakarta dengan alokasi anggaran sebesar Rp1,6 triliun, pembangunan infrastruktur persampahan di 58 lokasi antara lain TPA Regional Mammitarang Minahasa Utara, TPA Regional Talumelito, dan TPA Jombang dengan alokasi anggaran sebesar Rp1,4 triliun. Selanjutnya pembangunan PLBN di 10 lokasi antara lain PLBN Serasan, Jagoi, dan Yetetkeun dengan alokasi anggaran sebesar Rp1,6 triliun, pembangunan fasilitas keagamaan Masjid Istiqlal dan Masjid Simpang Lima Semarang dengan alokasi anggaran sebesar Rp285 miliar. Berikutnya penataan kawasan wisata prioritas di KSPN Borobudur, Danau Toba, Mandalika, dan Labuan Bajo dengan alokasi anggaran sebesar Rp212,5 miliar. Hingga  pembangunan infrastruktur kerakyatan antara lain melalui program Kotaku di 320 kelurahan dengan alokasi anggaran sebesar Rp960 miliar, program PISEW di 900 kecamatan dengan alokasi sebesar Rp650 miliar, program Pamsimas di 2.500 desa dengan alokasi sebesar Rp1,1 triliun, program Sanimas di 919 lokasi dengan alokasi sebesar Rp341,5 miliar, dan TPS 3R di 81 lokasi dengan alokasi sebesar Rp44,3 miliar.

Selain itu, Ditjen Cipta Karya juga mengajukan tambahan anggaran untuk tahun 2020 sebesar Rp6,5 triliun untuk perbaikan sarana prasarana pendidikan sebesar Rp4,4 triliun, dukungan PON XX untuk pembangunan venue baru yaitu sepatu roda, panahan, dan gateball sebesar Rp107 miliar, peningkatan akses air minum kawasan rawan air sebesar Rp1 triliun, program PISEW sebesar Rp650 miliar, serta  perbaikan pasar sebesar Rp325 miliar.