Sub Direktorat Keterpaduan Pelaksanaan, Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman menjalankan fungsi memfasilitasi keterpaduan pelaksanaan pembangunan tahun anggaran berjalan. Untuk memerankan fungsi tersebut, SDM di unit tersebut harus mempunyai keterampilan berkomunikasi karena harus berhubungan dengan semua stakeholder dalam menggali permasalahan dan menetapkan rencana tindakan selanjutnya.


 

Hal tersebut mengemuka dalam acara Diskusi Pagi yang diikuti oleh CPNS Formasi Tahun 2018 di lingkungan Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman (KIP), Rabu (29/5), di  Ruang Rapat Yudistira, Direktorat KIP. Diskusi menghadirkan narasumber Kepala Subdit Keterpaduan Pelaksanaan Jonny Zainuri Echsan ST., MCM, didampingi oleh Kasi Keterpaduan Pelaksanaan I, Meytri Wilda Ayuantari, ST., dan Kasi Keterpaduan Pelaksanaan II, Wayan Lindu Suwara, S.Kom, M.Si.

Jonny mengingatkan kepada para CPNS untuk selalu menanamkan enam nilai yaitu integritas, loyalitas, disiplin, etika, moral, dan tanggung jawab. Dia juga menjelaskan tentang tugas dan fungsi dari Subdirektorat Keterpaduan Pelaksanaan sesuai Permen PUPR No. 3/PRT/M/2019, yaitu melaksanakan pembinaan keterpaduan pelaksanaan pembangunan infrastruktur permukiman.

Subdit Keterpaduan Pelaksanaan mempunyai empat fungsi utama yang dijalankan oleh dua Kepala Seksi. Seksi Keterpaduan Pelaksanaan I menjalankan fungsi “penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pembangunan”, dan “fasilitasi keterpaduan pelaksanaan pembangunan dan anggaran tahun berjalan”.

Sedangkan Seksi Keterpaduan Pelaksanaan II menjalankan fungsi “penyiapan bahan penyusunan pedoman pelaksanaan kegiatan infrastruktur permukiman” dan “pemantauan dan pelaporan keterpaduan pelaksanaan pembangunan infrastruktur permukiman”.

Kepala Seksi Keterpaduan Pelaksanaan II, Wayan Lindu Suwara, menekankan perlunya keterampilan komunikasi dalam menjalankan tugas pengendalian keterpaduan pelaksanaan. Terutama dalam hal menyelesaikan permasalahan terkait proses tender, pelaksanaan kontrak, kemajuan pelaksanaan penyerapan keuangan dan fisik, dan memperhatikan kualitas pekerjaan dan hingga mencatat status serah terima serta keberfungsian hasil pekerjaan.

“Kami di Subdit Keterpaduan Pelaksanaan melibatkan berbagai pihak dan sektor. Kemampuan berkomunikasi menjadi hal penting yang dimiliki jajaran staf dan pimpinan di Subdit kami,” kata Wayan.

Wayan menambahkan, pada tahun 2019 ini Sub Direktorat Keterpaduan Pelaksanaan tahun ini mempunyai program kerja antara lain, pertama, pengendalian pelaksanaan kegiatan. Kedua, review dan legalisasi SE Direktur Jenderal (Dirjen) tentang Petunjuk Teknis Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur Permukiman. Ketiga, fasilitasi keterpaduan pelaksanaan kegiatan infrastruktur permukiman. Keempat, pengendalian dan peningkatan kinerja pelaksanaan kegiatan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN) pada tahun anggaran berjalan.

Diskusi pagi ini kemudian diakhiri dengan sesi tanya jawab antara CPNS 2018 dengan Sub Direktorat Keterpaduan Pelaksanaan. (Indira, Listia, Rizky, Ilma, Paulus, Luccas dan Hafiz)