Perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman harus memperhatikan isu lokal dan global. Ada banyak isu yang harus diakomodir, antara lain Agenda Baru Perkotaan, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim, dan Responsif Gender.


Hal tersebut mengemuka dalam diskusi pagi yang diikuti oleh seluruh Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman (KIP), Jumat (24/5), di Ruang Rapat Yudistira. Diskusi menghadirkan narasumber Kepala Sub Direktorat Keterpaduan Perencanaan dan Kemitraan (KPK), Dr. Ir. Maryoko Hadi, Dipl.E.Eng, MT. Tema yang dikupas adalah perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman Direktorat Jenderal Cipta Karya serta memahami proses kemitraan dengan pemerintahan, swasta, dan masyarakat.

 

Menurut Maryoko, insan PUPR mempunyai peran penting dalam menyejahterakan masyarakat dengan menyediakan infrastruktur, sarana, dan prasarana dengan memperhatikan isu global. Isu global tersebut menjadi landasan dalam perencanaan program yang menjadi tugas dan fungsi dari Sub Direktorat Keterpaduan Perencanaan dan Kemitraan.

 

Dari isu-isu tersebut kemudian disusun Visium Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2030, yaitu “Infrastruktur PUPR yang mampu meningkatkan daya saing bangsa, merata dan berkelanjutan untuk kesejahteraan rakyat”. Selain Visium, juga sedang dirancang RPJMN 2020-2024 dengan visi “Indonesia berpenghasilan menengah-tinggi, sejahtera, adil dan berkesinambungan” dengan tujuh agenda.

 

“Direktorat Jenderal Cipta Karya mempunyai peran dalam pembangunan infrastruktur ekonomi dan pelayanan dasar yang mempunyai Lingkup Prioritas Nasional,” ujar Maryoko.

 

Lingkup prioritas terdiri dari infrastruktur pelayanan dasar, penguatan konektivitas, infrastruktur perkotaan, energi dan ketenagalistrikan, serta transformasi digital.

 

Visium PUPR 2030 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 menjadi tanggung jawab Sub Direktorat Keterpaduan Infrastruktur dan Kemitraan (KPK). Tugasnya antara lain membuat pedoman pembangunan infrastruktur seluruh sektor yang ada di Direktorat Jenderal Cipta Karya. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Subdit KPK tidak bisa lepas dari peran Sub Direktorat lain di lingkungan Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman lainnya.

 

“Perencanaan program biasanya dilaksanakan dua tahun sebelum tahun program yang direncanakan berjalan. Kami juga mempunyai Seksi Fasilitasi Kemitraan yang berperan untuk mendukung terlaksananya pembangunan infrastruktur permukiman melalui kerjasama antar institusi pemerintahan, swasta dan masyarakat,” pungkas Maryoko.

 

Di akhir diskusi ini, Kasubdit KPK menyampaikan pesan kepada CPNS formasi 2018 dan menggali motivasi para CPNS sebagai abdi negara. Pegawai di lingkungan Kementerian PUPR dituntut untuk bekerja secara cepat, tepat, berorientasi misi dan berakhlak karimah.

 

 “Kita harus bekerja keras, bekerja ikhlas, jujur, meningkatkan kompetensi, memiliki rasa nasionalisme yang tinggi, and welcome to the club!”

 

(Adel, Ail, Andriani, Diva, Dwina, Frili, Manda)