Hari Senin adalah awal pekan yang selalu diwarnai dengan semangat. Khususnya bagi CPNS Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat angkatan 2018 yang ada di Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman (KIP). Pada Senin (27/5) telah dilaksanakan pengenalan unit kerja di lingkungan Direktorat KIP yang membidangi keterpaduan program dan pembiayaan yang bersumber dari APBN.


Sejumlah 34 CPNS mendapatkan pencerahan dari Kasubdit Keterpaduan Pemrograman, Ir. Raja Mulana MP Sibuea, MT, didampingi oleh Kepala Seksi Keterpaduan Pemrograman I, Azibi Taufik Jauhari, ST, dan Kepala Seksi Keterpaduan Pemrograman II, Suryanto, ST, MT.

 

Mulana menjelaskan, berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 03/PRT/M/2019, fungsi Subdit Keterpaduan Pemrograman yaitu melaksanakan penyusunan keterpaduan program pembiayaan tahunan yang bersumber dari APBN. Sedangkan tugasnya yaitu, melaksanakan Perencanaan Tahunan, Revisi, Multi Years Contract (MYC), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dasar penyusunan program mengacu pada RPJMN, Renstra Kementerian PUPR, dan RPIJM.

 

“Dalam proses perencanaan program dan anggaran kami menerapkan N-2, misalnya untuk anggaran di Tahun 2021 kita sudah mulai proses pada Tahun 2019, begitu seterusnya. Dan dalam perancangan program dan anggaran tersebut melibatkan stakeholder yang mencakup Pemda, masyarakat, internal DJCK/Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan dan K/L lainnya, DPR RI, serta Bappenas” ungkap Mulana dalam pemaparannya.

 

Dalam tugas merevisi anggaran, Azibi menyampaikan ada dua revisi yaitu revisi anggaran/DIPA dan revisi POK. “Waktu yang diperlukan dalam menyelesaikan revisi bisa dilaksanakan dalam satu minggu hingga satu bulan. Perlu digarisbawahi dalam tahap ini sangat diperlukan kelengkapan dokumen pendukung, sehingga revisi tersebut tidak berlangsung lama” imbuh Azibi.

Dalam berlangsungnya diskusi pagi itu, dijelaskan juga terkait Multi Years Contract (MYC) atau Kontrak Tahun Jamak (KTJ) yang berdasar pada PMK Nomor 60/PMK.02/2018 dengan lingkup usulan persetujuan, perpanjangan, penambahan dan rekomposisi MYC.

 

Sedangkan tugas terakhir yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK) yang terdiri dari DAK Reguler, DAK Afirmasi, dan DAK Penugasan. “DAK sendiri menerapkan N-1 dalam proses perencanaan dan penganggaran, dengan arah kebijakan percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat, Penanggulangan Bencana, Daerah Tertinggal, Peningkatan Sistem Logistik, dan Peningkatan Konektivitas dan TIK,” tambah Suryanto.

 

Coffee Morning itu ditutup dengan game Kahoot yang terdiri dari 10 pertanyaan yang berkaitan dengan Subdit Keterpaduan Pemrograman. Para peserta sangat antusias karena cukup membantu untuk me-refresh kembali pemaparan yang telah disampaikan. (Firman, Sabra, Vania, Wilda, Lutfi, dan Hadi)