Bupati Kabupaten Karimun Aunur Rafiq mengundang jajaran SKPD Pemerintah Kabupaten Karimun dan Satuan Kerja di lingkungan provinsi untuk melaksanakan Rapat Koordinasi Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Wilayah Kabupaten Karimun di ruang rapat Kantor Bupati Kabupaten Karimun, Senin (23/5/2016)

<p style="text-align: justify;">Bupati Kabupaten Karimun Aunur Rafiq mengundang jajaran SKPD Pemerintah Kabupaten Karimun dan Satuan Kerja di lingkungan provinsi untuk melaksanakan Rapat Koordinasi Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Wilayah Kabupaten Karimun di ruang rapat Kantor Bupati Kabupaten Karimun, Senin (23/5/2016).</p> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;">Dalam usulan rencana kerja dan renstra di Kabupaten Karimun, Aunur memaparkan bahwa percepatan pembangunan daerah tertinggal dan daerah perbatasan merupakan skala prioritas yang dia harapkan didukung penganggaran dari pusat. Hal itu dikarenakankondisi anggaran yang defisitdari Kabupaten Karimun. Untuk itu Aunur mengharapkan seluruh Satker di lingkungan Provinsi Kepulauan Riau agar dapat membantu dalam upaya pembangunan di wilayah Kabupaten Karimun.</p> <p style="text-align: justify;">Pada kesempatan ini, Kasatker Randal Provinsi Kepulauan Riau yang diwakili oleh Wiwit Widono selaku PPK Satker Randal Provinsi Kepri memaparkan peran Satker Perencanaan dan Pengendalian (Randal) sebagai penghubung Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. Dimana sesuai Amanat RPJMN 2015-2019 pemerintah menargetkan 100-0-100 yaitu 100% Akses Air Minum, 0% untuk Kawasan Kumuh dan 100% untuk Sanitasi Layak. Sesuai arahan kebijakan pusat untuk segi pembiayaan pada tahun 2015-2019 porsi Pemerintah Pusat sebesar 35%, daerah 25%, PHLN 10%, swasta 15% dan masyarakat 15%.</p> <p style="text-align: justify;">"Untuk Kabupaten Karimun realisasi pendanaan pusat periode 2010-2015 sebesar Rp.105,859 Miliar. Alokasi dana tahun 2016 sebesar Rp. 16,061 Miliar dan untuk usulan 2017 sebesar Rp. 22,200 Miliar," tutur Wiwit.</p> <p style="text-align: justify;">Wiwit menegaskan Satker Perencanaan dan Pengendalian siap berkomitmen siap membantu dalam pembangunan dan peningkatan kualitas infrasktur di Kabupaten Karimun. Sejalan dengan Hal tersebut diharapkan Kabupaten Karimun agar segera dapat melengkapi semua<em>readines criterian</em>ya untukusulan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018, berdasarkan Memorandum Program pada dokumen RPIJM yang diinputkan pada sistem informasi perencanaan dan penganggaran (SIPPa). "Tak lupa juga agar PERDA BG Kabupaten Karimun segera diselesaikan, lembaga pasca kostruksi agar segera dibentuk dan komitmen DDUB agar segera ditingkatkan, sehingga pembangunan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, harap Wiwit.(Randal Kepri/ari)</p>