Satuan Kerja Perencanaan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman (Randal PIP) Provinsi Sulawesi Selatan mengadakan Workshop Keterpaduan Program Pencapaian 100-0-100 di Makassar, selama 4 hari (25-28/05/2016). Kasubdit Pengolahan Data dan Sistem Informasi (PDSI) Direktorat Keterpaduan Infras

<p style="text-align: justify;">Satuan Kerja Perencanaan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman (Randal PIP) Provinsi Sulawesi Selatan mengadakan Workshop Keterpaduan Program Pencapaian 100-0-100 di Makassar, selama 4 hari (25-28/05/2016).</p> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;">Kasubdit Pengolahan Data dan Sistem Informasi (PDSI) Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman (KIP) Sri Murni Edi mengatakan, dalam usaha meningkatkan kualitas program bidang infrastruktur permukiman, keberadaan dokumen RPIJM harus memenuhi aspek-aspek kelengkapan, kualitas substansi dan keterpaduan muatan antara lokasi dengan prioritas sektor.</p> <p style="text-align: justify;">Untuk itu, kualitas dokumen RPIJM kabupaten/kota perlu ditingkatkan melalui keterpaduan muatan Kebijakan Spasial dan Kebijakan Sektoral yang ada di setiap daerah sebagai Rencana Pembangunan Infrastruktur (<em>Infrastructure Development Plan</em>) baik skala provinsi maupun kabupaten/kota, yang pada hakekatnya merupakan operasionalisasi dari RPJMN dan RPJMD, ujar Sri Murni.</p> <p style="text-align: justify;">Sri Murni mengungkapkan, RPIJM perlu diperbaharui dan ditingkatkan kualitas/kelayakannya secara terus menerus sehingga dapat sejalan dengan amanat kebijakan pembangunan dan adopsi nomenklatur program/kegiatan bidang Cipta Karya terkini, serta sesuai untuk mencapai sasaran strategis/program/kinerja Gerakan 100-0-100.</p> <p style="text-align: justify;">Dokumen RPIJM berisikan penjelasan mengenai kebijakan dan strategi dokumen rencana seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh (RP2KPKP), Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM), Strategi Sanitasi Kota (SSK), Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), serta Strategi dan Rencana Pembangunan lainnya yang terkait pada skala kabupaten/kota, kawasan, maupun wilayah pengembangan strategis, tambah Sri.(jamal-randal sulses/bns)</p>