Direktorat Jenderal Cipta Karya melalui Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman melaksanakan Konsolidasi Evaluasi Kinerja Unit Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya TA 2018 untuk wilayah Kalimantan dan Bali, di Kota Samarinda, Rabu (04-05/07/2018).


Acara dibuka oleh Kasubdit Pemantauan dan Evaluasi Joerni Makmoerniati. Sementara peserta acara berasal dari Satker PBL, PKP, PSPLP dan SPAM serta PPK sektor di masing-masing Provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Bali.  Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengetahui gambaran kinerja unit Satuan Kerja pada SNVT Provinsi, khususnya terhadap pola koordinasi antar SNVT Provinsi. Adapun sasaran kegiatan ini adalah mendapatkan gambaran yang jelas terhadap pola koordinasi antar Satuan Kerja di Provinsi, evaluasi implementasi SE Dirjen Cipta Karya Nomor 85 Tahun 2016 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Satuan Kerja pada Ditjen Cipta Karya, meningkatkan pemahaman unit kerja PPK Randal PIP Provinsi tentang aplikasi SIMEKA, terinputnya seluruh data kinerja pada SNVT melalui SIMEKA, dan tersusunnya pemetaan kinerja seluruh unit SNVT lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya tahun 2018.  Joerni mengungkapkan, hasil evaluasi sementara secara umum yang paling signifikan adalah masih banyak unit kerja yang tidak aktif melakukan update data SIMEKA. Joerni berharap kepada peserta yang hadir dapat aktif. Semua sudah mulai peduli dengan aplikasi SAKIP, karena SAKIP ini nanti akan menjadi kunci organisasi kita.  Joerni menambahkan, kegiatan ini dapat memetakan kondisi kinerja unit Satuan Kerja, khususnya Satker Non Vertikal Tertentu (SNVT) yang telah ditetapkan pada Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya pada tahun 2018. Dari hasil pemetaan ini, Ditjen Cipta Karya dapat melakukan pembinaan kepada unit Satuan Kerja yang kurang, dan menjadikan unit satuan kerja dengan kinerja yang baik sebagai model percontohan. Sehingga diharapkan dari acara ini dapat menumbuhkan kemandirian dari masing-masing unit Satuan Kerja, artinya tidak perlu didorong-dorong lagi untuk mengupdate data, dan melaksanakan akuntabilitas organisasinya. (Umi/Randal-Kaltim/ari)