Unit Kerja Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman menggelar Pendampingan Satu Data Bidang Infrastruktur Permukiman Provinsi Sumatera Utara, Kamis (13/09/2018) di Medan.


Acara tersebut dibuka oleh Kepala Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Utara yang diwakili oleh Plh. Kepala Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Utara Indra Sakti Harahap. Dalam sambutannya, Indra menjelaskan sesuai dengan kebijakan satu data nasional untuk meningkatkan berbagi pakai dan pemanfaatan data Pemerintah dalam pembangunan berkelanjutan, diperlukan keterpaduan penyusunan database di bidang infrastruktur permukiman, dengan strateginya yaitu menerapkan desain yang tepat dalam tata kelola produksi dan pemanfaatan data antara walidata, pemilik data, dan pengguna data, serta mengaktifkan forum data yang juga melibatkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Informasi Geospasial (BIG). Dalam penyelenggaraan dan pengelolaan data bidang pembangunan infrastruktur permukiman, sesuai Surat Edaran Dirjen Cipta Karya Nomor 53/SE/DC/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) di lingkungan Ditjen Cipta Karya, bahwa penanggung jawab TIK di tingkat bagian/subdit/balai/bidang/Satker di lingkungan Ditjen Cipta Karya tercantum pada struktur organisasi pada masing-masing unit eselon II. Dengan melakukan pengelolaan data dari tahap pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, dan penyajian serta distribusi data sesuai dengan kebutuhan pengguna, juga menyediakan data perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang akurat dan terpercaya sehingga dapat dijadikan acuan dalam membantu pengambilan keputusan yang bersifat strategis. Untuk mendorong tersedianya keterpaduan data dan informasi bidang pembangunan infrastruktur permukiman di antara subbidang dan jenjang pemerintahan, maka dibutuhkan database bidang pembangunan infrastruktur permukiman yang akurat dan valid. Melalui pendampingan satu data bidang infrastruktur permukiman ini, nantinya akan dibahas mengenai keterpaduan data dan informasi bidang pembangunan infrastruktur permukiman dengan menggunakan sistem informasi unit kerja di lingkungan Ditjen Cipta Karya di Provinsi Sumatera Utara. Dalam acara tersebut, turut hadir sebagai narasumber Kepala Subdit Pengelolan Data Sistem Informasi (PDSI) Sri Murni Edi. Dalam paparannya, Sri Murni menjelaskan kebijakan satu data ini diinisiasi sejak tahun 2014 melalui UKP4, menghasilkan cetak biru satu data. Dan diimplementasikan melalui SE Menteri PAN-RB No.5/2014 tentang Revitalisasi Unit Data dan Informasi Kementerian dan Lembaga. Satu data Indonesia adalah perbaikan tata kelola data Pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar kementerian/lembaga dan perangkat daerah, sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk. (dhe-Randal Sumut/ari)