Unit Kerja Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman Provinsi Bengkulu menyelenggarakan kegiatan Pembekalan Petugas Kegiatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) Kabupaten/Kota TA 2018 di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya dengan tujuan memberikan pembinaan serta pemahaman bagi personil Satker PIP yang ditunjuk sebagai petugas pelaporan dan petugas perbendaharaan dalam pelaksanaan kegiatan infrastruktur berbasis masyarakat di kabupaten/kota, Kamis (21/07/2018).


Di hadapan peserta dari 10 kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu, Kepala Bidang Cipta Karya Provinsi Bengkulu Nursal mengatakan, bahwa sebagai pelaksana kegiatan IBM setiap Satuan Kerja berkewajiban melaksanakan pelaporan progres pelaksanaan kegiatan yang up-to-date. “Dalam penyelenggaraan perbendaharaan dengan menggunakan aplikasi yang disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan, Satuan Kerja dibantu oleh petugas e-Monitoring, petugas SIMAK-BMN, dan petugas SAIBA yang harus memiliki kredibilitas, kapabilitas dan integritas dalam menjalankan tugasnya,” papar Nursal.  Sementara, PPK Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman Provinsi Bengkulu Sarosa Agung Nugroho mengemukakan, pembinaan teknis sangat diperlukan untuk meningkatkan keterampilan dan pemahaman dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab petugas pelaporan dan petugas perbendaharaan.  “Selain menyosialisasikan petunjuk pelaksanaan kegiatan Satuan Kerja PIP Kabupaten/Kota, melalui kegiatan ini kita harapkan juga dapat mewujudkan pemahaman dan keterampilan petugas Satker PIP yang ditunjuk untuk menggunakan aplikasi (e-monitoring, SAIBA) dalam pelaksanaan kegiatan pencairan anggaran, pelaporan realisasi keuangan, dan kemajuan fisik,” tutur Agung. Sebagaimana diketahui, di tahun anggaran 2018, Provinsi Bengkulu mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 186 miliar lebih, terbagi atas kegiatan Pamsimas, Sanimas, dan KOTAKU yang tersebar di 10 kabupaten/kota. Pemahaman SDM Satuan Kerja PIP Kabupaten/Kota dalam proses administrasi anggaran kegiatan berbasis masyarakat akan menjadi penentu untuk kelancaran proses pencairan anggaran, pelaporan progres keuangan dan fisik nantinya. (MemoIndahBengkulu/ari)