Dalam rangka penyusunan konsep pembiayaan dengan adanya spesifikasi program kegiatan dapat berjalan dengan optimal, Direktorat KIP melalui Subdit Keterpaduan Pembiayaan melaksanakan Diskusi Kegiatan Pengembangan Spesifikasi Program Bidang Cipta Karya dalam Rangka Keterpaduan Pembiayaan tahun 2018, di Kota Pontianak, Kamis (16/08/2018).


Rapat yang dihadiri oleh perwakilan dari Bappeda Provinsi Kalimantan Barat, Pejabat Pembuat Komitmen Unit Kerja Perencanaan dan Pengendalian Provinsi Kalimantan Barat, serta perwakilan dari seluruh Satuan Kerja (Satker) Bidang Cipta Karya Provinsi Kalimantan Barat. Pengembangan spesifikasi program diselenggarakan untuk mendapatkan keterangan dalam rangka kegiatan penyusunan perencanaan dan realisasi program di lingkungan bidang Cipta Karya. Tim konsultan penyusun spesifikasi program bidang Cipta Karya, Emi Rusnaeni menjelaskan bahwa latar belakang pertemuan tersebut adalah karena terdapat keterbatasan alokasi anggaran, sehingga diperlukan penyerapan anggaran program nasional secara kualitatif, serta mengevaluasi kegiatan kabupaten/kota yang prioritas dan mendukung target Gerakan100-0-100. Pengelolaan manajemen ini berupa pendataan pengadaan yang telah dilaksanaakan, perencanaan, subjek pemanfaatan, pengelola, proses pelaksanan, sampai evaluasi pemanfaatan terdata secara utuh. “Ini yang harus kita desain dari awal agar terpantau pelaksanaannya,” ungkap Emi. Sementara, Pejabat Pembuat Komitmen Randal Provinsi Kalimantan Barat, Budi Felinov menyampaikan kondisi persoalan dan kebutuhan program, serta memberikan penjelasan mengenai prosedur perencanaan program di Provinsi Kalimantan Barat beserta permasalahannya. Budi berharap agar masukan yang diberikan oleh perwakilan Satker sektor dapat menjadi referensi bagi tim konsultan dalam menyusun pengembangan spesifikasi program bidang Cipta Karya ini, sehingga dapat mendukung pencapaian Gerakan 100-0-100 di Provinsi Kalimantan Barat. Strategi pencapaian kinerja berupa perencanaan, sumber pembiayaan, permasalahan dalam pelaksanaan, evaluasi dan kondisi umum pelaksanaan kegiatan di daerah perlu dikelola agar memudahkan dalam pemantauan pelaksanaan pembangunan infrastruktur bidang Cipta Karya, khususnya di Kalimantan Barat. (Idris/Maulandhy/Randal Kalbar/ari)