Dalam memanfaatkan sistem teknologi komunikasi video conference, Kasubdit Pemantauan dan Evaluasi Direktorat KIP Joerni Makmoerniati melakukan rapat terkait Evaluasi Kinerja Manfaat Program Pembangunan Infrastruktur Permukiman dengan Satker bidang Cipta Karya di 9 Provinsi. Salah satunya adalah Provinsi Bali, Senin (27/08/2018).


“Rapat ini dilakukan untuk mengetahui seberapa efisien dan efektif anggaran yang diberikan kepada Pemerintah Daerah atau anggaran Direktorat Jenderal Cipta Karya yang digunakan untuk melakukan pembangunan infrastruktur permikiman di seluruh provinsi, maka perlu dilakukan evaluasi manfaat dari infrastruktur tersebut,“ ungkap Joerni.  Selain itu, Joerni juga mengungkapkan untuk melakukan evaluasi manfaat, kami perlu melakukan survei terhadap pemanfaat itu sendiri berdasarkan infrastruktur yang telah dibangun (output) dan kriteria berikutnya adalah infrastruktur tersebut dapat berfungsi dengan baik. “Jadi, untuk mendapatkan data manfaat, perlu mendapatkan informasi infrastruktur mana yang telah berfungsi, karena bila dilihat dari data e-monitoring infrastruktur, yang sudah 100% belum tentu sudah berfungsi dengan baik,” imbuh Joerni.  Dalam kesempatan tersebut, evaluasi manfaat di Provinsi Bali akan dilaksanakan pada tanggal 17-20 September 2018. Program pembangunan infrastruktur permukiman yang akan dievaluasi dilakukan berdasarkan prioritas mulai dari penyediaan air minum, pengelolaan air limbah, drainase lingkungan, jalan lingkungan dan pengelolaan persampahan pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017.  Rapat melalui video conference tersebut dihadiri oleh Kasatker PSPLP Provinsi Bali yang juga sebagai koordinator Satker sektoral Cipta Karya Provinsi Bali dan PPK Satker PSPLP Provinsi Bali, Kasatker PSPAM Provinsi Bali, Kasatker PBL Provinsi Bali, PPK PKP Provinsi Bali, serta PPK Randal Provinsi Bali. (randal bali/ari)