Perencanaan pembangunan sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional, terdiri dari tahapan penyusunan, penetapan, pengendalian pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat tahapan dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan memb

<p style="text-align: justify;">Perencanaan pembangunan sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional, terdiri dari tahapan penyusunan, penetapan, pengendalian pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat tahapan dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk suatu siklus perencanaan yang utuh.</p> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;">Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali, I Nyoman Astawa Riadi saat membuka acara Workshop Penyiapan dan Penajaman Program Bidang Cipta Karya/RPIJM Tahun 2017-2021 di Werdhapura, selama 2 hari (30- 31/05/2016).</p> <p style="text-align: justify;">Berbagai dokumen perencanaan yang dihasilkan dalam fasilitasi dan pendampingan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada kabupaten/kota, yaitu antara lain penyusunan Renstra provinsi/RAD 100-0-100 bidang Cipta Karya, Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) bidang Cipta Karya dengan mengacu pada rencana pembangunan, rencana tata ruang dan rencana Wilayah Pengembangan Strategis (WPS), Strategi Pengembangan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP) yang dilanjutkan dengan RPKPP/RP2KP/RKP-KP/ RP2KPKP, Strategi Sanitasi Kota (SSK), Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM), dan Rencana Tindak Penataan Bangunan dan Lingkungan (RTBL).</p> <p style="text-align: justify;">Semua dokumen perencanaan tersebut menghasilkan matriks program yang perlu disinkronkan dalam implementasi di lapangan, sejalan dengan paradigma pembangunan terpadu berbasis entitas (4 entitas), yaitu entitas regional, kabupaten/kota, kawasan, serta lingkungan/komunitas, ujar Astawa.</p> <p style="text-align: justify;">Astawa menjelaskan, workshop tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada kabupaten/kota terkait Gerakan 100-0-100 dan menyiapkan rencana untuk mencapainya di setiap kabupaten/kota yang dapat merefleksikan multi tahun, multi sumber dana, dan multi sektor, serta meningkatkan kualitas<em>output</em>dan<em>outcome</em>perencanaan Satker Randal PIP Provinsi Bali dan Pemerintah Daerah Provinsi Bali khususnya bidang Cipta Karya. (Randal Bali/bns)</p>