Sehubungan dengan arahan Dirjen Cipta Karya untuk mengetahui permasalahan dan kendala di daerah terkait pelaksanaan fisik yang bersumber dari dana APBN tahun 2018, Direktur Keterpaduan Infrastruktur Permukiman melakukan teleconference kepada Koordinator Satuan Kerja Ditjen Cipta Karya Provinsi Riau, Satker sektoral di lingkungan Direktorat Cipta Karya Provinsi Riau, dan PPK Randal PIP Provinsi Riau, beberapa waktu lalu. Kegiatan video teleconference ini dilakukan di Ruang Audio Visual Gedung PIP2B Provinsi Riau.


Rapat dipimpin oleh Direktur Keterpaduan Infrastruktur Permukiman Edward Abdurrahman. Rapat ini juga diikuti oleh 33 provinsi di Indonesia, di luar Provinsi Nusa Tenggara Barat. Edward menambahkan bahwa tujuan dilakukan rapat koordinasi ini dalam rangka untuk mengetahui secara langsung permasalahan yang terjadi di daerah terkait rendahnya progres fisik untuk kegiatan yang bersumber dari dana APBN yang sampai minggu pertama di bulan September  tahun 2018 masih dibawah 40% . “Edward menjelaskan terkait dengan itu, teman-teman di daerah harus memantau secara keseluruhan kegiatan yang sudah diarahkan dari Dirjen Cipta Karya dan ada reporting progres kegiatan regular yang disiapkan oleh koordinator provinsi. Laporan yang dibuat tidak hanya berisi progres, tetapi harus ada laporan yang berisi kondisi di lapangan, baik itu bersifat kritis ataupun yang ada permasalahan harus dicari solusi atau rencana tindak lanjutnya,” jelas Edward. Lanjut Edward, menyikapi hal itu beberapa waktu kedepan sesuai arahan Dirjen Cipta Karya semua Kasubdit, Kasie dan Staf Professional akan turun ke lapangan untuk mengetahui secara langsung terkait permasalahan di daerah. Edward berpesan untuk semua kegiatan reguler yang bersumber dari dana APBN di akhir bulan September 2018 progres fisik harus 69%. (Yudi/RanalRiau/ari)