Unit Kerja Randal Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan Workshop Kebijakan dan Implementasi Satu Data Bidang Infrastruktur Permukiman Bidang Cipta Karya Tahun 2018 di Kota Pontianak, Selasa (18/09/2018).


Acara yang dipandu oleh Kepala Seksi Analisa Teknis, Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman (PKP) Astriana Harjanti menjelaskan bahwa kebijakan satu data merupakan kebijakan yang bertujuan untuk mewujudkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan serta dapat diakses sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. “Tidak ada lagi data yang berbeda-beda, jadi sumber datanya dari BPS, dan BPS juga mendapatkan datanya dari kita-kita semua,” ungkap Astriana. Astriana juga menambahkan dalam jaringan kebijakan satu data ini, setiap sektor memiliki Sistem Informasi (SI) masing-masing, yaitu SI SPAM, SI INSAN, SI PKP, SI BPB, yang dapat terkoneksi dan dikembangkan setiap sektor tersebut untuk mendukung kebijakan satu data sehingga dapat digunakan untuk melaksanakan pembangunan. Dalam penutupannya, Astriana juga menyampaikan pentingnya kebijakan satu data yaitu dapat mendukung data base perencanaan dan penganggaran kabupaten/kota di setiap provinsi yang terverifikasi dan tervalidasi. (mlndhy/alpian7/randalkalbar/ari)