Unit Kerja Perencanaan dan Pengendalian Provinsi Jawa Barat menggelar pendampingan satu data di Bandung, Selasa (18/09/2018). Sehari sebelumnya, sempat digelar juga rapat koordinasi tentang pelaksanaan pendampingan satu data kepada kabupaten/kota antara Pemerintah Pusat melalui Subdit Keterpaduan Perencanaan Kemitraan (KPK) Direktorat KIP Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR beserta Satker sektor Cipta Karya yang ada di Jawa Barat yang berlangsung di kantor Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat.


Narasumber yang hadir, yaitu Kasubdit KPK Maryoko Hadi yang memberikan paparan tentang kebijakan dan implementasi satu data Bidang Infrastruktur Permukiman.  Tujuan acara tersebut untuk sosialisasi informasi yang ada di sektor Cipta Karya kepada kabupaten/kota dalam rangka mewujudkan tersedianya data dan informasi di bidang infrastruktur permukiman Cipta Karya.  Kegiatan ini dibuka secara langsung oleh Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat Bambang Rianto. Dalam sambutannya, Bambang menyikapi kebijakan satu data bidang infrastruktur permukiman sangatlah penting. “Dengan data yang valid, kita dapat mengevaluasi serta merencanakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman menjadi lebih tepat, terarah dan sesuai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan,” tegas Bambang.  Keberhasilan suatu pembangunan tidak terlepas dari data yang valid. Oleh karena itu, untuk mendukung ketersediaan satu data pembangunan infrastruktur permukiman, pemerintah kabupaten/kota dipandang perlu untuk memperhatikan mekanisme dalam pengumpulan data serta validitas data sehingga menjadi informasi yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagikan, maka dalam forum pendampingan satu data ini dapat disosialisasikan sistem informasi yang terdiri dari SIMSPAM, SI INSAN, SI PKP, SI BPB dan SIPPA. (Danang-Ade/Randal Jabar/2018)