Satker Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman (Randal PIP) Provinsi Sulawesi Utata melaksanakan kegiatanTraining of Trainer(TOT) e-Monitoring (Reguler dan DAK) dan Konsolidasi Pelaporan Keuangan Bidang Cipta Karya Kabupaten/Kota di Manado, selama 3 hari (25-27/05/2016).

<div style="text-align: justify;">Satker Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman (Randal PIP) Provinsi Sulawesi Utata melaksanakan kegiatan<em>Training of Trainer</em>(TOT) e-Monitoring (Reguler dan DAK) dan Konsolidasi Pelaporan Keuangan Bidang Cipta Karya Kabupaten/Kota di Manado, selama 3 hari (25-27/05/2016).</div> <div style="text-align: justify;"></div> <div id=""></div> <div></div> <div> <p style="text-align: justify;">Kasatker Randal PIP Provinsi Sulawesi Utara Hengki Manumpil mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk melakukan kaderisasi tenaga-tenaga yang berkemampuan dan terampil di bidang pelaporan keuangan terutama untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petugas-petugas keuangan yang menangani akuntansi di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya serta mempersiapkan sumber daya manusia yang terampil untuk pengelolaan data dan menyajikan laporan keuangan secara lengkap sesuai dengan sistem yang berlaku.</p> <p style="text-align: justify;">Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat akan memberikan potensi pemanfaatan yang luas dalam proses pemerintahan yang akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas program pemerintah, ujar Hengki.</p> <p style="text-align: justify;">Hengki menambahkan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan ketentuan Pasal 75 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 59/KMK.06/2005, tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Pasal 13 menyatakan bahwa dalam rangka kesinambungan penyusunan dan keandalan laporan keuangan, setiap organisasi sistem akuntansi keuangan (SAK) secara berjenjang, berwenang untuk melakukan pembinaan dan monitoring penyusunan laporan keuangan di wilayah kerjanya, dan dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap organisasi SAK bekerja sama dengan Direktorat Perbendaharaan.</p> <p style="text-align: justify;">Sehingga ke depan dapat menciptakan sebuah laporan keuangan yang baik di lingkungan pemerintahan khususnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (Melky Kaunang-Randal Sulut/bns)</p> </div> <div id=""> &nbsp; &nbsp; </div>