Ditjen Cipta Karya melalui PPK Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman (Randal PIP) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menggelar pendampingan satu data bidang infrastruktur permukiman yang dihadiri pejabat di lingkungan Ditjen Cipta Karya, antara lain Subdit PDSI Direktorat KIP dan Subdit Rentek Direktorat PPLP, Dinas PUPR-Perkim Provinsi Kaltara, Bappeda Provinsi Kaltara, Dinas PU Kabupaten/Kota, Bappeda Kabupaten/Kota, PDAM Kabupaten/Kota dan Satker sektoral Bidang Cipta Karya di Tarakan, Kamis (20/09/2018).


Kepala Dinas PUPR-Perkim Provinsi Kaltara yang diwakili Kasatker Penataan Bangunan Lingkungan Provinsi Kaltara Thamrin Husain mengatakan, pengumpulan dan identifikasi data perlu akurasi dan validitas sehingga memudahkan dalam pengambilan keputusan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 16 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

“Diharapkan melalui kegiatan ini, sistem perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan infrastruktur permukiman menjadi mudah dan lebih baik dalam satu sumber data,” tutur Thamrin.

Kasubdit Pengelolaan Data dan Sistem Informasi (PDSI) yang diwakili Kasi Pengembangan Sistem Informasi Irwan Leo P. Harahap mengatakan,  Ditjen Cipta Karya telah memiliki metadata di empat sektor dan bisa di akses melaui Sistem Informasi Manajemen Sistem Penyediaan Air Minum (SIMSPAM) untuk sektor air minum, Sistem Informasi Sanitasi (SI INSAN) untuk sektor Penyehatan Lingkungan Permukiman, Sistem Informasi dan Manajemen Bina Penataan Bangunan (SIM BPB) untuk sektor Penataan Bangunan Lingkungan, dan Sistem Informasi Manajemen Pengembangan Kawasan Permukiman (SIM PKP) untuk sektor Pengembangan Kawasan Permukiman.

“Semoga apa yang kita harapkan dalam kegiatan ini bisa memverifikasi dan menvalidasi database perencanaan dan penganggaran, database bidang air minum, database bidang penyehatan lingkungan permukiman, database bidang pengembangan kawasan permukiman, database bidang penataan bangunan dan lingkungan serta dapat mengidentifikasi permasalahan dan pemukhtahiran data,” tutur Irwan.

Sementara itu, PPK Randal Provinsi Kaltara Asmirandi berpesan kepada peserta yang hadir dalam pemdampingan satu data agar mendorong tersedianya data dan informasi bidang pembangunan infrastruktur permukiman diantara subbidang dan jenjang pemerintahan melalui sistem informasi unit kerja Ditjen Cipta Karya.

“Pendampingan ini merupakan pengarahan, pendampingan kepada Organisasi Perangkat Daerah, input data dan sistem informasi serta verifikasi data dalam sistem informasi oleh Satker dan PPK Randal Provinsi,” tutup Asmirandi. (hajar/randalkaltara/ari)