Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman melalui unit kerja Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman (Randal PIP) Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan Pendampingan Satu Data Bidang Infrastruktur Permukiman Provinsi Kalimantan Timur, di Balikpapan, Senin (17/09/2018).


Peserta yang mengikuti acara ini terdiri dari unsur Bappeda Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi, Bappeda Kabupaten/Kota, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten/Kota, Dinas Perumahan Dan Permukiman Kabupaten/Kota serta PDAM Kabupaten/Kota Kalimantan Timur. Sementara, narasumber yang hadir berasal dari Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman serta Satker sektor Provinsi Kalimantan Timur.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur yang diwakili oleh Kepala UPTD Wilayah I Deny Wardhana mengungkapkan, bahwa kegiatan ini dilaksanakan guna mendorong tersedianya data dan informasi bidang pembangunan infrastruktur permukiman diantaranya subbidang dan jenjang pemerintahan, dengan keluaran berupa database bidang pembangunan infrastruktur permukiman.

“Tujuannya agar lebih dapat mengoptimalkan pelaksanaan tugas perencanaan dan pengendalian pembangunan infrastruktur permukiman yang membutuhkan ketersediaan data yang lengkap, sistematis dan valid yang perlu dilaksanakan dengan kegiatan pengumpulan dan identifikasi data infrastruktur permukiman. Melalui kegiatan ini, data yang sudah dikonsolidasikan di tingkat pusat, di tingkat provinsi, ataupun di tingkat kabupaten/kota saat ini masih perlu disediakan (dilengkapi/dimutakhirkan),” kata Deny.

Kasubdit Keterpaduan Perencanaan dan Kemitraan yang diwakili oleh Kasi Fasilitasi Kemitraan Elkana Catur Hardiansah berharap, agar nanti pada saat pelaksanaan, peserta acara dapat memulai menginput sekaligus memberikan masukan kepada Ditjen Cipta Karya dalam rangka pengembangan instrumen. Hal ini agar semua instrumen yang dikembangkan dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan terkait infrastruktur permukiman, baik di level kabupaten/kota, provinsi, pusat hingga nasional. Sebenarnya kegiatan ini adalah satu bagian besar dari kebijakan satu data yang sedang dilaksanakan oleh Pemerintah.

“Jadi, yang dilakukan dalam workshop ini adalah menyosialisasikan tentang sistem informasi yang terdapat pada masing-masing sektor di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya beserta dengan tata kelolanya, serta menginput data pada masing-masing sistem informasi tersebut oleh kabupaten/kota,” tutur Catur. (Umi/Randal-Kaltim/ari)