Dalam rangka penyelenggaraan dan pengelolaan data bidang pembangunan infrastruktur permukiman sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, statistik sektoral diselenggarakan oleh instansi Pemerintah sesuai lingkup tugas dan fungsinya, termasuk didalamnya database infrastruktur permukiman secara terpadu, serta untuk menindaklanjuti Surat Edaran Dirjen Cipta Karya tentang petunjuk pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi komunikasi di lingkungan Cipta Karya Unit Eselon II akan melaksanakan tugas dalam mendukung kebijakan satu data, maka diadakan rapat beberapa waktu yang lalu.


Rapat tersebut diselenggarakan dalam rangka penyiapan pelaksanaan kegiatan pendampingan pelaksanaan satu data bidang infrastruktur permukiman yang rencananya akan diselenggarakan selama 3 hari di ruang rapat Randal.

Rapat tersebut dihadiri oleh Kasatker PKP, PSPAM, PBL dan PSPLP dan Konsultan Teknik Database Satker Randal PIP DIY Danar Pramono. Dalam kesempatan tersebut, PPK Randal PIP Provinsi DIY Pungky Setwo Wibowo menyampaikan, bahwa maksud dan tujuan kegiatan ini dilaksanakan guna mendorong tersedianya data dan informasi serta mewujudkan keterpaduan data dan informasi bidang pembangunan infrastruktur permukiman diantara subbidang dan jenjang pemerintahan dengan keluaran berupa database bidang pembangunan infrastruktur permukiman.

Dalam teknis pelaksanaannya, pendampingan ini dikoordinir oleh Tim Pusat Irvan Leo Putra Harahap serta 2 pendamping dan dibantu oleh Konsultan Database Satker Randal PIP DIY. Ruang Lingkup kegiatan pendampingan tersebut melakukan pengarahan kegiatan pendampingan terhadap koordinator provinsi, Satker sektor provinsi dan PPK Randal Provinsi terkait dengan pelaksanaan kegiatan dan pemanfaatan sistem informasi Ditjen Cipta Karya (SIMPSAM, SIINSAN, SIPKP, SIBPB dan SIM BMN Ditjen Cipta Karya). “Diharapkan dari kegiatan pendampingan pelaksanaan Satu Data Bidang Infrastruktur Permukiman Database bidang Air Minum, bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman, Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman, Bidang Penataan Bangunan Lingkungan dan database Barang Milik Negara per provinsi dan kabupaten/kota yang telah terverifikasi,” tutup Pungky. (randal diy/ari)