Dalam rangka dimulainya penyusunan program dan anggaran tahunan bidang Cipta Karya dan siklus perencanaan program bidang Cipta Karya Tahun 2019 serta diterapkannya Sistem Aplikasi SIPPA V3, maka unit kerja Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman Provinsi Jawa Tengah melakukan fasilitasi dan pendampingan proses penginputan secara bersama-sama dengan mengadakan Bimbingan Teknis Inputing Usulan Kegiatan RPIJM dan Kerangka Pendanaan Jangka Menengah di Semarang, Selasa (28/08/2018).


Kegiatan tersebut dihadiri sekitar 130 peserta yang terdiri dari DPU, Bappeda dan Satker sektor di Provinsi Jawa Tengah. Acara ini dimaksudkan agar setiap kabupaten/ kota dapat memahami dan melakukan inputing kegiatan RPIJM dan KPJM dengan benar dan sesuai ketentuan yang sudah ditetapkan serta bertujuan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

Bimbingan ini dibuka oleh Kasatker Randal Pusat yang diwakili oleh PPK Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tia Hetwisari.

“Prioritas pembangunan bidang Cipta Karya dalam rangka mendukung Gerakan 100-0-100 harus mampu menjadi pengungkit dalam membangkitkan prakarsa dan kontribusi Pemerintah Daerah dalam pembangunan Kecipta Karyaan” tutur Tia.

Tia juga menambahkan komitmen daerah untuk berperan aktif, responsif, kreatif dan inovatif dalam memajukan daerahnya, dituangkan dalam dokumen perencanaan ke-Cipta Karya-an tahun 2015-2019 berupa Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) dan Memorandum Program Bidang Cipta Karya guna mewujudkan gerakan nasional tersebut diatas pada tahun 2019 melalui aplikasi SIPPa.

Mengingat pentingnya pelaksanaan kegiatan, baik Bimbingan Teknis Inputing Usulan Kegiatan RPIJM dan Kerangka Pendanaan Jangka Menengah (KPJM) maupun Sosialisasi Penyelenggaraan SAKIP dengan Penandantanganan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2017-2018 di Provinsi Jawa Tengah, Tia berharap agar Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah secara bersama-sama mempersiapkan diri untuk proses kegiatan perencanaan program infrastruktur permukiman bidang Cipta Karya melalui proses updating dokumen perencanaan dan menjadikan instansi Pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya. (AYS_randaljateng/ari)