Direktorat Jenderal Cipta Karya menggelar Rapat Koordinasi Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun 2018 yang dengan tema Evaluasi Pelaksanaan dan Percepatan Kegiatan PHLN Direktorat Jenderal Cipta Karya di Kota Manado, Sulawesi Utara, Rabu (25/07/2018).


Rapat Koordinasi PHLN ini diselenggarakan sebagai upaya Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan PHLN Direktorat Jenderal Cipta Karya tahun 2018. Kegiatan ini merupakan forum koordinasi tahunan Direktorat Jenderal Cipta Karya dalam rangka perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian kegiatan strategis yang dibiayai melalui PHLN. Rapat koordinasi ini dilaksanakan bersama dengan Bappenas, Kemenkeu, dan mitra kerja lainnya.

Direktur Jenderal Cipta Karya yang diwakili oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya Rina Agustin Indriani menjelaskan bahwa tantangan dalam pembangunan infrastruktur bidang Cipta Karya sesuai RPJMN 2015-2019 adalah memenuhi empat target capaian nasional pada tahun 2019. "Empat target capaian nasional pada tahun 2019 yaitu meningkatkan pelayanan air minum, sanitasi, dan perluasan kawasan kumuh, mewujudkan struktur dan pola ruang nasional, mengedepankan keterpaduan dalam proses perencanaan pembangunan infrastruktur bidang Cipta Karya melalui pendekatan berbasis kawasan, serta memenuhi standar pelayanan minimal di kabupaten/kota" tutur Rina. "Kalau memang kegiatan PHLN itu kita evaluasi tidak dapat menunjukkan kemajuan terus menerus maka kita akan rekomendasikan loan cancellation, tentu hal ini menjadi indikator kinerja bagi PMU pengelolanya", tambah Rina.

Rina melanjutkan bahwa untuk mencapai visi-misi pembangunan nasional tersebut di atas, dibutuhkan dukungan pendanaan yang besar, yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, swasta, serta masyarakat. Memperhatikan kemampuan pemerintah untuk membiayai kebutuhan ini sangat terbatas, maka pemerintah harus mengupayakan sumber-sumber pendanaan, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.

Kebutuhan pendanaan untuk memenuhi target nasional bidang Cipta Karya sampai dengan tahun 2019 diperkirakan sekitar Rp. 829 triliun, sedangkan ketersediaan dana APBN diperkirakan hanya sebesar Rp. 124,4 triliun, sehingga terdapat gap kebutuhan pendanaan infrastruktur bidang Cipta Karya yang sangat besar, yaitu sebesar Rp. 704,6 triliun. Rina menjelaskan "untuk mengurangi gap tersebut, perlu adanya alternatif sumber pendanaan lainnya guna membiayai kegiatan bidang Cipta Karya. Salah satu alternatif sumber pendanaan lain yang potensial untuk membiayai kegiatan bidang Cipta Karya adalah melalui pemanfaatan PHLN".

Lebih lanjut Rina berharap, dengan dilaksanakannya evaluasi ini seluruh PMU atau penanggung jawab kegiatan PHLN di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya dapat melakukan evaluasi dan identifikasi terhadap permasalahan yang menghambat penyiapan maupun pelaksanaan kegiatan PHLN. (FDB)