Unit Kerja Randal PIP Provinsi Kalimantan Barat menyelenggarakan Pembinaan Teknis Petugas Pelaporan e-Monitoring (Reguler dan DAK) dan Petugas SIPPa Bidang Cipta Karya Tahun 2018 di Pontianak, Rabu (18/07/2018) yang dihadiri oleh petugas e-Mon, petugas SIPPa Kabupaten/Kota dan Kepala Satuan Kerja di lingkungan Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar).


Pembinaan teknis ini diadakan untuk mengoordinasikan pengumpulan data dan informasi terkait pemantauan dan evaluasi kinerja keterpaduan program pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat yang berfokus pada pelaporan kegiatan reguler maupun Dana Alokasi Khusus (DAK). 

Dalam pembukaannya, Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalbar Muhammad Yusuf mengatakan, pembangunan harus dilaksanakan secara merata. Oleh karena itu, kegiatan ini memerlukan perencanaan program pembangunan yang terpadu dan tertib serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat. 

"Melalui koordinasi ini saya harap dapat memberikan solusi terkait pengembangan infrastruktur di Kalimantan Barat," ungkap Yusuf. 

Yusuf menekankan untuk mewujudkan pembangunan yang tepat sasaran dan menyentuh kebutuhan masyarakat diperlukan persiapan program infrastruktur yang dapat mendukung ekonomi masyarakat secara terpadu. 

Yusuf menambahkan, dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi perencanaan program infrastruktur, Direktorat Jenderal Cipta Karya telah menggunakan aplikasi yang bernama Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran (SIPPa) serta aplikasi e-Monitoring, yang berfungsi untuk mengonsolidasikan usulan kegiatan Bidang Cipta Karya mulai dari RPIJM sampai kesepakatan Musrenbangnas. 

"Keakuratan data menjadi hal yang paling krusial dalam pengelolaan data di dalam aplikasi ini," tegas Yusuf. 

Yusuf berharap melalui kegiatan ini dapat meningkatkan kinerja dan bermanfaat bagi kita semua sehingga wilayah Kalimantan Barat bisa menuntaskan program kegiatannya dan menuntaskan permasalahan atau kendala-kendala di kabupaten/kota. 

Pejabat Pembuat Komitmen Unit Kerja Randal PIP Provinsi Kalimantan Barat Budi Felinov menambahkan, bahwa Satuan Kerja PIP Kabupaten/Kota untuk dapat segera melengkapi perjanjian kinerja tahun 2017 dan 2018 sebagai salah satu persyaratan yang dibutuhkan terkait capaian kinerja dalam rangka reformasi birokrasi. (mlndhy/alfian/randalkalbar/ari)