Direktorat Jenderal Cipta Karya telah menyusun dan menetapkan sasaran program yang dicapai dalam kurun waktu 2015-2019 yang diwujudkan melalui Gerakan Nasional 100-0-100. Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) yang diwakili oleh Asisten II Setda Provinsi NTT Alexande

Direktorat Jenderal Cipta Karya telah menyusun dan menetapkan sasaran program yang dicapai dalam kurun waktu 2015-2019 yang diwujudkan melalui Gerakan Nasional 100-0-100. <div id="beritanya"> <p style="text-align: justify;">Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) yang diwakili oleh Asisten II Setda Provinsi NTT Alexander Sena, dalam Workshop Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) 100-0-100 dan Penajaman Program Bidang Cipta Karya Tahun 2017 di Kupang, selama 3 hari (01-03/06/2016).</p> <p style="text-align: justify;">Alexander mengatakan, hal-hal lain yang juga perlu diperhatikan adalah isu-isu global seperti perubahan iklim dan<em>Sustainable Development Goals (SDGs)</em>, sehingga perlu mengintegrasikan program dan kegiatan Cipta Karya dengan pencapaian<em>SDGs</em>. Disamping itu, dalam pembangunan bidang permukiman tidak terlepas dari isu pengarusutamaan gender yang mengamanatkan kelayakan infrastruktur bagi semua, tidak saja untuk perempuan akan tetapi juga untuk orang tua, anak-anak maupun penyandang disabilitas.</p> <p style="text-align: justify;">Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang merupakan pelayanan dasar yang menjadi urusan wajib yang dilaksanakan secara bersama (<em>concurrent</em>). Untuk itu, Pemerintah Daerah perlu memprioritaskan urusan pemerintahan wajib dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal, tutur Alexander.</p> <p style="text-align: justify;">Alexander menjelaskan, saat ini Pemerintah Provinsi didorong untuk menyusun RAD Gerakan Nasional 100-0-100 yang mengacu pada Renstra 2015-2019 sebagai dasar perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman di daerah. RAD yang disusun oleh Pemerintah Provinsi, kemudian dijabarkan secara lebih rinci program dan investasinya melalui RPIJM yang dirumuskan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.</p> <p style="text-align: justify;">Memperhatikan kondisi capaian Gerakan 100-0-100 di Provinsi NTT terhadap akses aman air minum tahun 2015 baru mencapai62,72 %, luasan kumuh tertangani 135,13 Ha, dan akses sanitasi layak dari persampahan mencapai 29,71% serta air limbah mencapai 23,90%. Data menunjukkan bahwa masih besarnya<em>gap</em>yang harus dicapai sampai dengan tahun 2019, ujar Alexander.</p> <p style="text-align: justify;">Alexander berharap, melalui kegiatan ini Pemerintah Pusat dan daerah dapat saling berkoordinasi untuk mendorong percepatan target pembangunan di Provinsi NTT melalui kesiapan<em>readiness criteria</em>untuk program bidang Cipta Karya tahun 2017 dan tersusunnya RAD 100-0-100 sampai tahun 2019 yang akan ditindaklanjuti dengan SK Gubernur yang menjadi acuan implementasi di tingkat kabupaten/kota.(sadria_randalntt/bns)</p> &nbsp; </div>