Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten menyelenggarakan rapat Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI) demi mewujudkan peningkatan tertib penyelenggaraan Jasa Kontruksi di Provinsi Banten, di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten, Rabu (11/07/18).


Untuk meningkatkan ketertiban dalam penyelenggaraan jasa kontruksi di Provinsi Banten tentu harus memiliki standar pelayanan yang minimal agar pembangunan infrastruktur menjadi nilai yang lebih dan berkualitas dalam pembangunannya. Karena mutu pelayanan dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan jasa sebagai kebutuhan dasar serta pemenuhannya sesuai standar teknis agar hidup secara layak. 

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten Hadi Soeryadi mengungkapkan dalam peningkatan pelayanan jasa kontruksi dan meningkatkan ketertiban pembangunan infrastruktur tentunya kita mengacu kepada aturan yang berlaku dan memenuhi standar kualitas dan kuantitas teknis yang berlaku. 

Sementara, Kasie Subdit Perencanaan dan Kemitraan Direktorat KIP Catur Hardiansah mengatakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. (AFQ/ERO/RUDY/RANDALBANTEN/ari)