Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR menyelenggarakan Lokakarya Peminatan Program Hibah Australia Indonesia Untuk Pembangunan Sanitasi Tahap II di Kota Pekanbaru, Kamis (12/07/2018). Rapat dibuka oleh Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Ekonomi dan Investasi Mochammad Natsir.


Dalam pembukaanya, Natsir menyebutkan bahwa program ini dilaksanakan dalam rangka percepatan pengembangan sistem pengelolaan air limbah menuju tercapainya 100% akses layanan sanitasi layak, melalui penerapan mekanisme output based atau berdasarkan kinerja yang terukur. Pendekatan output based ini mengandung makna bahwa Pemerintah Daerah disyaratkan melakukan investasi terlebih dahulu dengan menggunakan dana APBD. Dana hibah yang dialokasikan dapat dicairkan oleh Pemerintah Daerah setelah adanya rekomendasi teknis atas hasil verifikasi terhadap kinerja pelayanan kepada masyarakat yang menjadi sasaran program ini. 

Natsir menjelaskan untuk mendukung percepatan dan perluasan akses sanitasi yang layak, Pemerintah Indonesia juga telah bekerja sama dengan Pemerintah Australia dalam bentuk Program Hibah Australia Indonesia untuk Pembangunan Infrastruktur (sAIIG) yang pelaksanaannya telah berlangsung sejak tahun 2012 sampai 2017. 

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Program Hibah sAIIG tersebut, dilakukan modifikasi terhadap jenis komponen hibah, mekanisme pelaksanaan program, besaran hibah, hingga bentuk bantuan teknis dari Pemerintah Australia dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan dan perluasan akses sanitasi yang berkelanjutan yang dikenal dengan Hibah sAIIG Tahap II. 

Natsir menambahkan, bahwa sAIIG Tahap II adalah pemberian hibah kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari bantuan Pemerintah Australia, yang dimaksudkan untuk memberikan insentif kepada Pemerintah Daerah yang telah berkinerja dengan baik dalam melaksanakan peran dan tanggung jawabnya dalam menyelenggarakan akses pelayanan air limbah yang layak di daerahnya. 

Lokakarya tersebut diikuti oleh 126 kabupaten/kota dan 14 provinsi di pulau Sumatera dan sebagian pulau Jawa. "Acara ini diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih lengkap sehingga dapat memperluas kesempatan Pemerintah Daerah untuk mendapatkan dukungan percepatan pencapaian akses universal untuk sanitasi di wilayahnya," tutup Natsir. (Yudi/RandalRiau/ari)