Sesuai ketentuan Permen PU No. 14/PRT/M/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yang merupakan kewenangan Pemerintah dan dilaksanakan sendiri, setiap Satuan Kerja berkewajiban melaksanakan pelaporan progres pelaksanaan kegiatan yang up-to-date dan berkelanjutan, baik pelaporan progres keuangan maupun fisik. Pelaporan progres fisik dan keuangan Satker PIP Kabupaten/Kota dilakukan dengan menginput data pada aplikasi e-Monitoring. Unit Kerja Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timut (NTT) melaksanakan Pembinaan Teknis Petugas Pelaporan (e-Monitoring) pada Satuan Kerja Pembangunan Infrastruktur Permukiman di Kupang, Selasa(11-13/07/2018).


Acara dibuka oleh Plh. Kadis Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi NTT Kepala Bidang Perumahan Rakyat Maksi .Y.E Nenabu. 

Maksi menyampaikan tujuan pelaksanan kegiatan ini adalah memberi pembinaan serta pemahaman bagi personil Satker PIP yang ditunjuk sebagai petugas pelaporan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur permukiman di kabupaten/kota. Kegiatan ini penting dilakukan agar pelaksanaan kegiatan Satker PIP dapat dikontrol/dikendalikan sesuai target rencana melalui pemantauan dan pelaporan yang efektif dan efisien. 

Menurut Maksi, pada program Pamsimas pada tahun 2018 merupakan pelaksanaan Pamsimas III dengan porsi pembiayaan melalui APBN mencapai  Rp. 49 miliar yang tersebar di 209 desa pada 21 Kabupaten di Provinsi NTT.  Sedangkan, Pengembangan Kawasan Permukiman Berbasis Masyarakat atau Program KOTAKU tahun 2018 akan menangani kumuh dengan membangun platform kolaborasi melalui peningkatan peran Pemerintah Daerah dan peran masyarakat yang tersebar di 28 kawasan kumuh pada 28 kelurahan di 4 kabupaten/kota, yaitu Kota Kupang, Belu, TTS dan Sumba Barat dengan porsi pembiayaan APBN melalui pinjaman luar negeri mencapai Rp. 15,2 miliar. 

“Sistem pelaporan yang baik dan tepat akan memudahkan proses pelaksanaan pembangunan dan penyerapan anggaran di daerah dapat dipantau dengan baik sehingga para pimpinan di tingkat pusat dapat mengetahui dengan pasti kondisi pelaksanaan dan permasalahan di lapangan," harap Maksi. (randalntt/ari)