Untuk meningkatkan koordinasi keterpaduan pembangunan infrastruktur permukiman skala kawasan TA 2018, Satuan Kerja Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengadakan rapat koordinasi bersama Direktur Keterpaduan Infrastruktur Permukiman Dwityo A. Soeranto di Pangkal Pinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Senin (25/06/2018).


Rapat diikuti oleh 14 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Provinsi, yang terdiri dari PPK Provinsi Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Maluku.

Dwityo mengatakan rapat ini sekaligus evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan keterpaduan insfrastruktur permukiman tahun 2018 bidang Cipta Karya. “Jangan ada kesan tidak ada perubahan dan manfaat pembangunan yang dirasakan masyarakat, oleh karena itu tugas kita bersama untuk memperbaiki kesan itu agar tidak melekat pada bidang Cipta Karya,” ujar Dwityo.

“Tugas unit kerja Randal PIP di provinsi memastikan kawasan untuk menyiapkan kualitas infrastruktur yang lebih memadai, tinggalkan dulu pendekatan sektoral pentingkan keterpaduan pada kawasan agar tercipta pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat,” kata Dwityo.

Dwityo berharap agar rapat ini menghasilkan satu metrik kegiatan, satu tema kegiatan, keterpaduan sektor, dan bisa memantau progres keterpaduan infrastruktur. Peran Randal PIP untuk meyakinankan Pemerintah Daerah dalam merencanakan pembangunan dan pemeliharaannya.

Sementara itu, Kasubdit Pemantauan dan Evaluasi Joerni Makmoerniati dalam paparannya mengatakan, sasaran dari pelaksanaan rapat koordinasi pemantauan pelaksanaan keterpaduan infrastruktur permukiman tahun 2018 adalah tersosialisasinya kebijakan penyelenggaraan keterpaduan pembangunan insfrastruktur permukiman skala kawasan TA 2018, terindentifikasinya progres pelaksanaan kegiatan keterpaduan infrastruktur permukiman tahun 2018, serta dapat ditemukan solusi dari kendala dan permasalah pelaksanaan kegiatan keterpaduan insfrastruktur permukiman tahun 2018 dan rencana tindak lanjut pelaksanaan kegiatan keterpaduan infrastruktur permukiman tahun 2018. (RandalBabel/ari)